PADANG, ONtime.ID- Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra menggelar reses perorangan masa sidang pertama Tahun 2024/2025, di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Selasa (29/10)
Berbagai aspirasi ditampung dalam reses tersebut. Mulai dari kebutuhan di sektor pertanian, peternakan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial dan yang lainnya.
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sungai Sapih, Adiwan Putra mewakili masyarakat mengusulkan sejumlah kebutuhan pembangunan di daerah ini.
Diantaranya, ia meminta adanya bantuan pembangunan drainase untuk Jalan Usang, Sungai Sapih. Kondisi saat ini, drainase yang ada sering tersumbat dan menjadi keluhan dari warga.
Kemudian juga disampaikan permintaan bantuan pembangunan irigasi di tiga titik lokasi yang ada di Sungai Sapih. Pembangunan jalan lingkung dan pembinaan untuk UMKM mulai dari proses produksi hingga pemasaran.
“Selain itu kami juga mohon Pak, bisa diperjuangkan bantuan ternak untuk kelompok tani yang ada di daerah kami, dan juga bantuan pendidikan untuk anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu. Itulah beberapa kebutuhan menjadi keinginan dari masyarakat, mudah-mudahan apa yang kita rangkum bisa tercapai,” ujar Adiwan.
Salah seorang warga lainnya menyampaikan permintaan, agar dikeluarkan kebijakan rekayasa jalan di persimpangan RSUD dr. Rasidin, dimana lokasi ini sangat rawan dengan kecelakaan dan telah memakan banyak korban.
“Kita dihadapkan dengan persoalan benturan persimpangan jalan RSUD yang sangat rawan dengan kecelakaan. Bagi yang sudah sering melewatinya mungkin bisa lebih berhati-hati, namun untuk masyarakat dari luar daerah, mereka tidak mengetahui kondisi jalan, dan rawan menjadi korban kecelakaan. Kami harap ini bisa mendapat perhatian Pak, agar dibuat rekayasa jalan di lokasi tersebut,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Iqra mengatakan, semuanya telah dicatat untuk bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Semua aspirasi yang dijaring, akan kami susun dengan tim perumus untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk program yang bisa dilaksanakan di Kuranji,” katanya.
Iqra menjelaskan, dikarenakan biaya yang digunakan untuk mewujudkan aspirasi tersebut adalah dari dana negara, maka ada mekanisme yang perlu dipatuhi. Salah satunya mesti sesuai kewenangan.
“Jika sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan tidak melanggar regulasi yang ada akan segera diwujudkan. Jika itu kewenangan pemerintah kota, maka juga akan kami salurkan,” katanya.
Iqra juga meminta warga Sungai Sapih bersabar. Hal ini dikarenakan tentu tidak semua aspirasi bisa dilaksanakan dalam tahun yang sama. Satu dua program akan dilaksanakan dalam satu tahun dan program lainnya pada tahun-tahun mendatang.
“Kita upayakan kue pembangunan ini dibagi merata. Sebab daerah lainnya seperti Koto Tangah, Pauh, dan beberapa yang lain tentu juga memiliki aspirasi yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
“Selagi tidak melanggar aturan, Insya Allah kita akan perjuangkan setiap aspirasi yang telah disampaikan tadi melalui program di pemerintahan, baik itu melalui Perubahan APBD 2025 atau di 2026 nantinya. Mudah-mudahan pembangunan daerah kita bisa berkembang dengan baik ke depannya,” ucap Iqra menambahkan. (*)
