Oleh : Nurfandri
Ada ironi yang semakin sulit ditutupi di Kepulauan Mentawai. Di satu sisi, pemerintah daerah begitu gencar mempromosikan “surga tersembunyi” kepada dunia, ombak kelas dunia, pantai eksotis, dan panorama alam yang memukau. Namun di sisi lain, masyarakat yang hidup di balik keindahan itu justru masih bergulat dengan persoalan dasar yang tak kunjung selesai.
Bupati sibuk membangun citra. Media sosial dipenuhi foto-foto laut biru, peselancar mancanegara, dan narasi tentang Mentawai sebagai destinasi impian. Tapi pertanyaannya sederhana: apakah keindahan itu juga dirasakan oleh warganya sendiri?
Realitas di lapangan berkata lain. Listrik masih belum merata. Jembatan rusak dibiarkan bertahun-tahun. Akses transportasi antarwilayah masih menjadi persoalan klasik. Sarana pendidikan banyak yang tidak layak. Fasilitas kesehatan bahkan ada yang nyaris ambruk. Pelayanan publik jauh dari kata optimal.
Ini bukan sekadar kelalaian. Ini soal prioritas.
Agak miris ketika pemerintah begitu aktif mempublikasikan keindahan alam, namun nyaris tak terdengar upaya serius yang dipublikasikan untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat. Seolah-olah yang penting adalah bagaimana Mentawai terlihat indah di mata luar, bukan bagaimana Mentawai benar-benar layak dihuni oleh warganya sendiri.
Pemerintah daerah tampaknya lebih nyaman bermain di wilayah citra daripada kerja nyata. Pariwisata dijadikan etalase, sementara masalah fundamental dibiarkan menjadi latar belakang yang sengaja dikaburkan.
Padahal, pembangunan yang sehat tidak bisa berdiri di atas ketimpangan. Apa artinya mendatangkan wisatawan jika masyarakat lokal masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak? Apa gunanya mempromosikan pantai kelas dunia jika anak-anak di pedalaman belajar di bangunan sekolah yang rusak? Apa kebanggaannya jika foto drone tampak indah, tapi jalan penghubung antar desa masih menyulitkan mobilitas warga?
Lebih jauh, ada kesan bahwa pariwisata kini telah bergeser dari sektor strategis menjadi alat pencitraan politik. Keindahan alam dijual habis-habisan, tetapi tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat justru berjalan lambat, bahkan cenderung diabaikan.
Alasan klasik seperti keterbatasan anggaran terus diulang. Namun publik semakin cerdas. Mereka tahu bahwa persoalan bukan semata soal uang, tetapi soal kemauan politik. Ketika promosi bisa dilakukan secara masif, seharusnya perencanaan dan eksekusi pembangunan dasar juga bisa dilakukan dengan keseriusan yang sama.
Jangan sampai Mentawai hanya menjadi panggung—tempat pemerintah tampil rapi di depan kamera, sementara di balik layar, masyarakatnya dibiarkan berjuang sendiri.
Lebih berbahaya lagi, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan hanya ketimpangan pembangunan, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik. Masyarakat akan mulai mempertanyakan: apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka, atau hanya untuk membangun citra?
Pariwisata seharusnya menjadi pintu masuk kesejahteraan, bukan tirai untuk menutupi kegagalan. Keindahan alam tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Jika pemerintah daerah serius ingin menjadikan Mentawai sebagai destinasi unggulan, maka yang harus dibenahi pertama kali bukanlah narasi promosi, melainkan realitas di lapangan. Infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan aksesibilitas harus menjadi prioritas utama.
Karena pada akhirnya, surga yang sesungguhnya bukanlah yang terlihat indah di foto, tetapi yang benar-benar layak untuk ditinggali.
Dan hari ini, publik mulai melihat dengan lebih jernih: apakah Mentawai benar-benar sedang dibangun, atau hanya sedang dipromosikan? (*)
