KAIRO, ONTIME.ID- Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Kairo untuk membahas situasi kemanusiaan di Gaza. Kedua pihak mengaku menyepakati prinsip tidak ada pemindahan paksa warga Palestina.
Pertemuan itu dilakukan pada Sabtu, (18/11) di Kairo, Mesir. Dalam pernyataan setelah pertemuan tersebut, Von der Leyen mengatakan kedua pihak menyepakati prinsip tidak ada pemindahan paksa bagi warga Palestina.
“Kami menyetujui prinsip tidak ada pemindahan paksa warga Palestina dan politik berdasarkan ‘solusi dua negara’,” kata Leyen, dikutip dari Anadolu Agensi, Minggu (19/11).
Selain itu, Leyen juga berterima kasih kepada Mesir atas peran pentingnya dalam menyediakan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang rentan.
Diketahui jalur Gaza telah dilanda krisis kemanusiaan sejak bulan lalu, ketika Israel melancarkan serangan dan memberlakukan blokade skala penuh.
PBB memperkirakan setidaknya 1,5 juta orang di Gaza menjadi pengungsi internal. Ribuan bangunan, termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja, juga rusak atau hancur.
Israel juga menentang seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata, dengan mengatakan tidak akan ada gencatan senjata kecuali semua sandera yang ditangkap oleh Hamas dalam serangan mendadak bulan lalu dikembalikan.
Sementara itu, Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency/UNRWA) mengingatkan pembatasan bahan bakar ke Jalur Gaza bakal menghambat truk-truk bantuan yang menyalurkan kebutuhan vital untuk warga sipil.
Direktur UNRWA, Thomas White, dalam unggahannya di X (Twitter) mengatakan keputusan Tel Aviv membatasi bahan bakar memasuki Gaza sama saja dengan mengurangi kapasitas di Rafah, perbatasan Mesir dan Gaza, untuk menerima truk bantuan.
“Karena otoritas Israel membatasi bahan bakar yang masuk ke Gaza, ini berarti berkurangnya kapasitas di Penyeberangan Rafah untuk menerima truk-truk bantuan,” kata White dalam unggahan tersebut, Sabtu (18/11).
White menjelaskan pembatasan bahan bakar mengakibatkan pengelolaan komoditas untuk mengirim pasokan harian di Rafah menjadi sangat rumit. Sebab, banyak fasilitas penting yang bakal kritis setiap hari, seperti rumah sakit atau perusahaan telekomunikasi.
Dengan situasi demikian, truk-truk bahan bakar yang ada pun harus bekerja dua kali lipat untuk memasok bahan bakar ke berbagai fasilitas utama, selain untuk truk penyalur bantuan.
Per 15 November, setelah sebulan lebih diblokade Israel, sebuah truk bahan bakar untuk pertama kalinya diizinkan memasuki Gaza.
Seorang sumber di Mesir mengatakan bahan bakar tersebut dikirim ke UNRWA untuk memfasilitasi pengiriman bantuan setelah truk-truk di pihak Palestina berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar.
Namun, bahan bakar perdana itu hanya sebanyak 23.027 liter atau sekitar sembilan persen dari jumlah kebutuhan harian PBB. Menurut White, bahan bakar yang UNRWA terima itu tak bisa digunakan untuk keperluan rumah sakit maupun penyediaan air. (dtc)
