PADANG, ONTIME.ID- Komisi IV DPRD Sumbar menginginkan pembangunan jalan tol Padang- Pekanbaru tidak merugikan masyarakat yang kawasannya dilalui.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said mengatakan, pihaknya berharap pemerintah pusat mereview kembali perencanaan jalan tol. Hal ini karena, pada beberapa titik atau trase, ada yang melewati kawasan padat penduduk, dan menjadi keluhan bagi masyarakat.
Ketua komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur tersebut menyampaikan,keluhan ini disampaikan kepada komisi IV oleh Forum Masyarakat Terdampak jalan tol (Format 50 Kota) dalam rapat kerja, Jumat (13/5) kemarin siang.
“Ada titik atau trase jalan tol yang melewati pemukiman padat masyarakat. Penduduk meminta titik itu dipindahkan atau dialihkan. Jika tetap dilanjutkan, akan ada banyak kerugian yang didapat, baik secara ekonomi maupun secara adat. Sebab itu, kita berharap pusat mereview kembali perencanaan jalan tol ini,” ujarnya.
Zulkenedi menegaskan, Komisi IV menginginkan pembangunan jalan tol tidak membawa kerugian bagi masyarakat. Namun harus bisa menguntungkan masyarakat secara ekonomi, serta tidak menggangu budaya sosial masyarakat.
“Besok (hari ini, red) kita akan ke lapangan, untuk melihat secara langsung dimana titik yang dikeluhkan masyarakat tersebut ,”katanya.
Sementara itu, Sekretaris Format 50 Kota, Ezi Fitriana menyampaikan, banyak persoalan yang akan hadir jika proyek pembangunan tol yang melewati pemukiman masyarakat tetap dilanjutkan, khususnya di Kabupaten Limapuluh Kota. Salah satunya akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat, karena lahan produktif mereka terganggu.
“Pada 2018 dilakukan pemancangan oleh konsultan pembangunan di kawasan lima nagari, masyarakat tidak menahu sebelumnya, karena tidak ada sosialisasi. Masyarakat sempat merasa stres dan emosional karena tanah mereka yang merupakan lahan produktif sudah dipancang. Tahun 2020 baru ada sosialisasi,” ujarnya.
