Oleh: Andarizal
Sumatera Barat belum benar-benar bangkit. Luka yang ditinggalkan banjir bandang di penghujung 2025 masih terbuka lebar. Di banyak nagari, rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini tinggal pondasi.
Jalan yang dahulu menjadi urat nadi ekonomi berubah menjadi jalur lumpur. Jembatan yang menghubungkan kehidupan masyarakat terputus, menyisakan sungai yang kini harus diseberangi dengan rasa waswas setiap hari.
Namun di tengah situasi yang belum pulih itu, masyarakat justru disuguhi sebuah pemandangan yang ganjil—bahkan cenderung menyakitkan. Para pemimpin daerah tampak begitu sibuk berkeliling dalam agenda yang dikemas dengan label religius: Safari Ramadan, bedah rumah, bagi-bagi bantuan, dan berbagai program seremonial lainnya. Kamera menyala, dokumentasi diambil dari berbagai sudut, lalu unggahan demi unggahan memenuhi linimasa media sosial.
[irp posts=”34476″ ]
Di layar ponsel, semuanya terlihat indah. Senyum pejabat tampak tulus, amplop bantuan diserahkan dengan penuh empati, dan narasi kepedulian dibangun dengan kata-kata yang menyentuh. Tetapi bagi masyarakat yang masih hidup di antara puing dan trauma bencana, semua itu terasa seperti sebuah panggung. Panggung amal yang terlalu rapi untuk sebuah realitas yang sebenarnya masih kacau.
Yang lebih problematis, banyak bantuan yang disalurkan itu bukan berasal dari kantong pribadi pejabat. Sebagian besar bersumber dari dana umat melalui BAZNAS atau dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana itu pada dasarnya adalah hak masyarakat yang memang diperuntukkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun dalam praktiknya, distribusi bantuan sering kali dikemas seolah-olah merupakan kemurahan hati pribadi sang pejabat.
Meminjam dana publik untuk kemudian dipersonalisasi sebagai “bantuan dari pemimpin” adalah bentuk manipulasi persepsi. Publik diarahkan untuk percaya bahwa kedermawanan itu lahir dari hati seorang pejabat, padahal dana yang disalurkan berasal dari sistem yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri.
Dalam etika pemerintahan yang sehat, praktik seperti ini bukan sekadar masalah komunikasi. Ia menyentuh persoalan integritas. Pemimpin seharusnya menjelaskan dengan jujur sumber bantuan yang diberikan, bukan mengaburkan batas antara uang publik dan citra pribadi.
Apalagi jika praktik tersebut dilakukan di tengah penderitaan masyarakat yang masih bergelut dengan dampak bencana.
Rakyat yang rumahnya hanyut tidak butuh pertunjukan kedermawanan. Mereka membutuhkan jalan yang bisa dilalui kembali. Mereka membutuhkan jembatan permanen yang aman. Mereka membutuhkan kepastian bahwa kehidupan ekonomi mereka bisa kembali bergerak.
[irp posts=”34473″ ]
Pertanyaannya sederhana: sudah sejauh mana pemulihan infrastruktur dilakukan?
Berapa kilometer jalan yang telah benar-benar diperbaiki?
Berapa jembatan permanen yang sudah dibangun kembali?
Berapa nagari yang masih bertahan dengan jembatan darurat yang sewaktu-waktu bisa roboh?
Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali tenggelam oleh hiruk-pikuk publikasi kegiatan seremonial. Di media sosial, pembangunan terlihat seolah berjalan cepat. Tetapi di lapangan, masyarakat masih harus memutar puluhan kilometer hanya untuk mencapai pasar terdekat.
Fenomena ini menunjukkan satu gejala yang semakin mengkhawatirkan: politik pencitraan yang mengalahkan politik kerja.
Energi pemerintahan tampaknya lebih banyak dihabiskan untuk mengelola narasi daripada menyelesaikan masalah. Tim dokumentasi bergerak cepat, konten diproduksi hampir setiap hari, dan unggahan tentang kegiatan pemimpin daerah terus memenuhi ruang digital.
Ironisnya, kecepatan produksi konten itu tidak selalu sebanding dengan kecepatan pembangunan di lapangan.
Sumatera Barat sebenarnya memiliki landasan moral yang sangat kuat dalam filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Dalam tradisi Minangkabau, pemimpin bukanlah sosok yang mengejar pujian. Ia adalah orang yang paling dahulu memikul beban masyarakatnya.
Pemimpin disebut “didahulukan selangkah, ditinggikan seranting”. Bukan karena ia lebih mulia dari rakyatnya, tetapi karena ia memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Ia berdiri di depan untuk melindungi, bukan di depan kamera untuk dipuji.
[irp posts=”34470″ ]
Hari ini kita melihat semakin banyak pemimpin yang lebih sibuk memastikan wajahnya muncul di linimasa masyarakat daripada memastikan jalan di nagari kembali tersambung. Mereka tampak sangat sigap ketika kamera menyala, tetapi terlihat lamban ketika masyarakat menunggu realisasi pembangunan.
Inilah yang membuat kritik terhadap praktik Safari Ramadan bernuansa pencitraan menjadi relevan. Bukan karena masyarakat menolak bantuan, tetapi karena mereka menolak bantuan yang dijadikan alat investasi politik.
Ketika penderitaan rakyat dijadikan latar belakang konten kepedulian, maka yang terjadi bukan lagi pelayanan publik, melainkan pemasaran politik.
Dan masyarakat Sumatera Barat bukanlah masyarakat yang mudah dibodohi oleh panggung semacam itu.
Orang Minangkabau dikenal memiliki tradisi berpikir kritis. Dalam budaya lokal ada prinsip Raso jo Pareso—rasa dan periksa. Artinya, setiap tindakan harus diuji dengan nurani sekaligus logika.
Jika nurani masyarakat terus melihat ketimpangan antara narasi dan realitas, maka lambat atau lambat kepercayaan publik akan runtuh.
Pemimpin mungkin bisa mengendalikan kamera.
Tetapi mereka tidak bisa mengendalikan pengalaman hidup rakyat.
Masyarakat tahu persis apakah jembatan di kampungnya sudah dibangun atau belum. Mereka tahu apakah jalan ke ladang sudah bisa dilalui atau masih rusak. Mereka tahu apakah pemerintah benar-benar hadir atau hanya hadir di layar ponsel.
Pilkada dan Pilgub yang akan datang pada akhirnya akan menjadi ujian besar bagi semua pemimpin daerah hari ini.
[irp posts=”34465″ ]
Rekam jejak digital memang penting. Tetapi rekam jejak di lapangan jauh lebih menentukan.
Apakah para pemimpin akan dikenang sebagai orang yang membangun kembali Sumatera Barat setelah bencana?
Ataukah mereka hanya akan dikenang sebagai generasi pejabat yang sibuk membuat konten di atas puing-puing penderitaan rakyat?
Sejarah biasanya tidak tertarik pada pencitraan. Sejarah hanya mencatat kerja nyata.
Dan rakyat, pada akhirnya, selalu lebih percaya pada jalan yang sudah dibangun daripada janji yang hanya viral di media sosial. (*)
