PAYAKUMBUH, ONTIME.ID–Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD ) Kota Payakumbuh 2023 lalu terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp85,1 miliar.
Hal itu jadi perhatian serius oleh Fraksi Golkar DPRD Kota Payakumbuh. Saat sidang Paripurna DPRD tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar tentang Ranperda Pertanggungjawaban Silpa tersebut dipertanyakan fraksi partai berlambang beringin tersebut.
“Pada APBD ada Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pertanyaan kami, apakah semua OPD sudah menyetor Silpa ke kas daerah,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar Maharnis Zul di ruangan sidang.
Selain itu, Fraksi Golkar yang diketuai Yb Datuak Parmato Alam, Sekretaris Maharnis Zul dan anggota Wirman Putra itu juga menyinggung soal perkembangan modal yang dikucurkan Pemko Payakumbuh pada Bank Nagari dan Perumda Tirta Sago.
Neraca menggambarkan kekayaan dan kewajiban serta modal pemerintah daerah pada priode tertentu. Antara lain adalah nilai investasi pemerintah daerah pada suatu perusahaan.
“Pertanyaan kami adalah berapa modal Pemko pada Bank Nagari dan PDAM Tirta Sago dan bagaimana perkembangannya,” katanya lagi.
Diakui Fraksi Golkar, pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh 2023, semua berjalan mulus dan lancar. Terutama dari segi pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan Rp 116,2 miliar, terealisasi Rp123,2 miliar atau 105,95 persen.
Dari sisi belanja daerah yang dianggarkan Rp808,3 miliar terealisasi sebesar Rp733,3 miliar atau 90,72 persen. Terdapat silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp85,5 miliar.
Yang paling menggembirakan adalah BPK Perwakilan Sumatera Barat kembali memberikan Opini WTP untuk yang kesepuluh kalinya berturut-turut.
“Lain tidak yang dapat kami sampaikan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Payakumbuh adalah ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga kedepan hal ini dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan terus,” ujar Maharnis Zul.
Fraksi Golkar juga menyinggung terhadap proyek infrastruktur maupun nonfisik yang harus direalisasikan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
“Sangat kita harapkan, janganlah ada yang namanya intervensi dari pihak manapun sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak kita inginkan,” pinta Fraksi Golkar tersebut.
Sementara, Pemko Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda akan menjelaskan secara detail terhadap pandangan Fraksi Golkar. (ben pitopang)
