PADANG, ONTIME.ID—Belum optimalnya distribusi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi masalah klasik yang dihadapi masyarakat, khususnya nelayan, di Sumatra Barat.
Berangkat dari persoalan ini, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) mengajukan penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Hal ini terungkap saat Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy bertemu Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati di Jakarta, Rabu (26/10).
Pada kesempatan itu Wagub Sumbar menjelaskan, dari hasil kunjungannya beberapa waktu yang lalu ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Air Bangis dan Caracok, ditemukan bahwa hampir 20 persen kapal nelayan tidak beroperasi lantaran tidak memiliki BBM untuk melaut. Padahal, TPI Air Bangis menghasilkan 45 persen tangkapan ikan dari total produksi ikan di Sumbar.
“Kelangkaan ini diduga karena keterbatasan kuota BBM yang bisa didapatkan oleh nelayan,” ucap Audy.
Di sisi lain, berdasarkan data BPH Migas, secara umum penyaluran BBM di Sumbar masih dalam kondisi normal di mana sampai dengan September 2020 realisasi distribusi BBM sebesar 78 persen dan diestimasi 98 persen pada akhir tahun 2022.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa SPBN sebagai penyalur BBM untuk nelayan belum optimal dalam hal penyaluran. Oleh sebab itu, Pemprov mendorong pendirian SPBN baru.
Terkait permasalahan kuota, BPH Migas menyatakan bahwa besaran kuota berdasarkan usulan daerah dan secara berkala dilakukan evaluasi penyesuain kuota setiap daerah berdasarkan penjualan BBM di lapangan.
Sementara terkait masalah distribusi, Pemprov Sumbar kembali menyampaikan usulan integrasi sistem informasi e-Samsat dan MyPertamina sebagai solusi distribusi yang tepat sasaran. Hal ini disambut positif dengan wacana menjadikan Sumbar sebagai pilot project.
“Semoga hasil kunjungan kerja ini dapat segera direalisasikan dalam upaya pemerataan distribusi BBM sekaligus optimalisasi pendapatan daerah,” kata Audy.
Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Desniarti mengakui bahwa tidak seluruh sentra perikanan di Sumbar yang memiliki SPBN. Kondisi ini menyebabkan nelayan mau tak mau harus mencari BBM ke SPBU terdekat.
“Kalau nelayan membeli BBM di SPBU kan mesti ada izin khusus. Makanya kami juga mengupayakan nelayan mendapatkan rekomendasi dari pemda untuk membeli BBM di SPBU,” katanya saat ditemui ONTIME.ID di kantornya beberapa waktu yang lalu.
Ia menyebutkan, Pemprov Sumbar baru memiliki tiga UPTD pelabuhan (sentra) perikanan, di antaranya UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 yang mencakup Carocok, Surantih, dan Kambang; UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah 2 yang mencakup Pasir Baru, Tiku, dan Air Bangis; serta UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah 3 yang mencakup wilayah Kepulauan Mentawai.
Sementara lokasi SPBN saat ini baru tersedia di Padang, Air Bangis, Carocok, dan Kambang. Sedangkan untuk daerah lainnya nelayan masih memperoleh BBM dari SPBU.
Ia berharap, ke depan akan ada SPBN baru yang akan dibangun. Pasalnya, kondisi saat ini menurutnya sangat memberatkan nelayan.
“Kan kalau membeli BBM ke SPBU, nelayan mesti keluar ongkos. Belum lagi jika lokasinya jauh, semakin besar biaya yang mesti dikeluarkan. Ini jelas tidak ideal,” ujarnya. (*/vand)
