PADANG, ONTIME.ID—Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy tancap gas mengebut pengerjaan tiga proyek pembangunan infrastruktur fisik strategis prioritas di berbagai penjuru daerah Sumatera Barat (Sumbar).
Tiga proyek infrastruktur strategis tersebut di antaranya pengaspalan jalan alternatif penghubung Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok, pembangunan jalan akses pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat, hingga pembangunan akses jalan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandeh.
Akselerasi percepatan penyelesaian tiga proyek infrastruktur jalan tersebut tidak terlepas dari komitmen keseriusan Pemprov Sumbar untuk memperlancar arus distribusi barang, jasa, hingga mendukung sektor-sektor ekonomi unggulan Sumbar seperti pertanian dan pariwisata.
“Semakin singkat dan lancarnya jarak tempuh di jalan-jalan strategis penghubung kabupaten/kota adalah ikhtiar kami untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memajukan Sumbar,” ujar Gubernur Mahyeldi, baru-baru ini
Menurut orang nomor satu di Sumbar ini, proyek pengaspalan jalan alternatif penghubung Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok sepanjang 44,9 kilometer sebentar lagi akan rampung 100 persen.
“Jalan alternatif Pasar Baru, Bayang, Pesisir Selatan-Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok sudah bisa dilewati kendaraan. Hingga saat ini pengaspalan jalan sepanjang 44,9 kilometer tersebut telah tuntas hampir 90 persen,” ucapnya.
Untuk membangun jalan Pasar Baru-Alahan Panjang, Gubernur menerangkan bahwa Pemprov Sumbar menggelontorkan dana APBD sebesar Rp27,3 miliar pada tahun 2021, Rp16,2 miliar pada tahun 2022, serta sebesar Rp23 miliar pada tahun 2023.
“Kemudian pada tahun 2024 ini kami mengucurkan dana sebesar Rp9,5 miliar lagi. Lalu pada tahun 2025 nanti, kami membutuhkan dana sekitar Rp35 miliar untuk penuntasannya,” ujar Gubernur.
Berdasarkan informasi terakhir, dari total 44,9 kilometer panjang jalan tersebut, 6 kilometer di antaranya belum dilakukan pengaspalan. Sementara 1,3 kilometer lagi, badan jalannya masih belum terbentuk meskipun sudah bisa dilewati kendaraan. “Itu yang kami minta dimaksimalkan dinas terkait untuk penuntasannya, diharapkan juga mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui APBN,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan, berkat harmonisasi hubungan antara Pemprov Sumbar dengan pemerintah pusat, di tengah keterbatasan APBD, Sumbar berhasil mendapatkan dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dari pemerintah Pusat.
“Dana itu kami gunakan untuk membangun jalan di KSPN Mandeh yang dibangun lewat dana PHJD. Sumbar menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia yang mendapatkan dana ini,” katanya.
Ia meyakini, pembangunan jalan di KSPN Mandeh serta pengaspalan jalan alternatif penghubung Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke dua daerah tersebut.
Langkah dan strategi pembangunan infrastruktur fisik yang sama demi kelancaran arus barang, jasa dan komoditas unggulan, juga dilakukan Pemprov Sumbar di Kabupaten Pasaman Barat dengan pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Teluk Tapang.
“Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat pun insya Allah pada tahun ini tuntas. Sehingga komoditas pertanian dari Pasaman Barat, seperti sawit, jagung, atau bahan galian lainnya tidak lagi dikirim lewat darat, namun lewat laut yang lebih murah,” ucap Gubernur.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma menambahkan, untuk membangun jalan di KSPN Mandeh, pada tahun 2021 Pemprov Sumbar mendapatkan PHJD sebesar Rp42 miliar dari pemerintah pusat.
“Lalu pada tahun 2022, PHJD dari pemerintah pusat untuk pembangunan KPSN Mandeh mencapai Rp56 miliar lebih. Total hibah yang kita terima sekitar Rp99 miliar lebih,” ucapnya.
Sementara untuk pembangunan akses jalan dan jembatan menuju Pelabuhan Teluk Tapang, sampai dengan tahun 2024 ini Pemprov Sumbar telah mengucurkan dana senilai Rp217 miliar lebih.
“Rinciannya, pada tahun 2022 kita kucurkan Rp78 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp113 miliar untuk akses jalan. Sementara untuk jembatan anggarannya Rp810 juta. Pada tahun 2025, untuk usulan penuntasannya adalah sebesar Rp119 juta lagi,” katanya.
Era Sukma juga menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar dari tahun ke tahun juga berfokus untuk melakukan program pembangunan dan perbaikan Infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai daerah.
Sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2024 ini, pihaknya telah berhasil merampungkan 126 paket pengerjaan konstruksi jalan raya, dengan penanganan sepanjang 623,23 kilometer dan total anggaran Rp559,59 miliar.
“Sejak tiga tahun terakhir, kami juga telah berhasil merampungkan pengerjaan 14 paket konstruksi jembatan dengan panjang penanganan 376 meter. Total anggarannya adalah senilai Rp54, 10 miliar. Ini semua tidak terlepas dari komitmen kami untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan di seluruh Sumbar,” katanya. (vand)
