PADANG, ONtime.ID — Rabu, 15 Januari 2025 hari yang sangat bersejarah bagi Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat. Karena 28 Pengurus FPK, 12 Pengurus FPK Kota Padang dan 17 mahasiswa yang berasal dari Etnis-etnis yang berada di Sumatera Barat beraudiensi dengan Drs. H. Muhidi,MM Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Hampir 70 kursi di Ruang Sidang Khusus I Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat penuh warna warni batik nusantara yang dikenakan Peserta Audiensi. Kehadiran Pengurus FPK, Pegiatan Pembauran dan Mahasiswa yang berasal dari berbagai Etnis membuat suhu Ruangan yang biasa sangat dingin nyaris tidak begitu dingin, malah terasa aura kehangatan. Seluruh Tokoh Etnis hadir Drs. H. Hudi Sutomo (Jawa), Krisinius Sinaga (Batak), Pasti Bangsa Pardede (batak), Guswandi (Aceh), Melayu Riau, Melayu Kepri, Bengkulu, Sunda, NTT, Wakatobi, Tana Toraja, Mandar, hingga Papua. Termasuk Etnis Minangkabau, India dan Tionghoa.
Agenda yang dipandu oleh Ir. H. Maman Sudarman,MM Ketua I FPK Provinsi Sumbar, dibuka oleh penghantar silaturahmi oleh Dr. Otong Rosadi,S.H.,M.Hum., Ketua FPK Sumbar. Mengalir hangat dengan Dialog Bersama. Berturut-turut disampaikan masukan kegiatan yang telah dan akan dilakukan oleh FPK Sumbar di tahun 2025 ini oleh Dr. Sumartono Mulyodihardjo (Ketua II FPK Sumbar, Tawanto Lekanis (Nias) Padang, Fitri Inda dari Etnis Mandar, Ronald Douw Sekum Mahasiswa Papua, Zulhelman Pengurus FPK Kota Padang, Reiza Citra Gumelar Himpunan Mahasiswa Pasundan, Ketua Mahasiswa Mentawai dan Ibu Yosa FPK Padang.
Pada Sambutannya Ketua FPK Sumbar menyebutkan bahwa FPK Sumatera Barat lahir sebagai amanah atribusi Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelnggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah. FPK merupakan wadah untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkonsultasi, dan bekerja sama antara masyarakat. Bertujuan untuk: menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan; mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing; enciptakan kerukunan antar suku dan etnis; dan menyalurkan aspirasi dari berbagai organisasi Etnis di Daerah.
Sebagai yang dipamahi Pembauran kebangsaan adalah proses integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis. Integrasi ini dilakukan melalui interaksi sosial dalam berbagai bidang, seperti bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian. Melalui FPK yang wajib ada di semua level pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Keluarahan atau dengan nama lain) menurut Permendagri 34 Tahun 2006 lah idealnya proses integarsi ini dilaksanakan.
Beberapa hasil dialog adalah: terus dilanjutkannya sosialisasi Pembauran Kebangsaan bagi banyak kalangan; Bimtek Pembauran Bagi Kalangan Muda oleh Bidang Ideologi Wasbang Kesbangpol, Perlunya fasilitasi Kesekretariatan FPK, perlunya Pusat Informasi Etnis Nusantara di Kota Padang, Pemberian Penghargaan terhadap Tokoh melalui Pambauran Award, usulan menyusun Harmoni Minagkabau App dan Program Bacarito Hikayat Nusantara hingga rencana penyusunan Buku Forum Strategis Daerah Sumatera Barat. Merupakan hal-hal yang disampaikan oleh Para Peserta Auidensi, selain tentu saja usulan agar Fasilitas Daerah untuk Pembauran lebih diperkuat dengan pendanaan melalui Kesbangpol dan FPK Sumatera Barat.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Muhidi mengapresiasi Kunjungan dan Audiensi ini. Sebagai forum Silaturahmi, Saling Mengenal (ta’aruf). Ketua DPRD juga mengapresiasi pada saat hadirnya mahasiswa penerus bangsa yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Menyitir QS Annisa ayat 9 menyebutkan pentingnya melakukan kaderisasi yang lebih baik. Ketua DPRD juga menyampaikan Siklus Anggaran dan berharap para Ketua Paguyuban dan FPK menyiapkan Rencana Kegiatan untuk Anggaran 2026.
Mengawali Dialog disampaikan Buku Lekanis (Lembaga Adat Nias) Padang dan diakhiri Photo Bersama di tangga Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sumatera Barat tepat pada Jam 11.30 acara yang dimulai Jam 09.00 berakhir. (*)
