PADANG, ONTIME.ID – Persoalan stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Sumbar. Meski data terakhir prevalensi stunting (pendek atau sangat pendek) di Sumbar pada 2021 adalah 23.3 persen atau di bawah prevalensi nasional, namun sejumlah kabupaten/kota masih membukukan angka prevalensi yang cukup memprihatinkan.
Data yang dihimpun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan SSGI, ada 9 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting yang tinggi dari angka provinsi, diantaranya Kabupaten Solok 40,1 persen, Kabupaten Pasaman 30,2 persen, Kabupaten Sijunjung 30,1 persen, Kabupaten Padangpariaman 28,3 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Limapuluh Kota 28,2 persen, Kabupaten Kepulauan Mentawai 27,3 persen, Kabupaten Pesisir Selatan 25,2 persen, Kabupaten Solok Selatan 24,5 persen dan terakhir Kabupaten Pasaman Barat diangka 24,0 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Lila Yanwar, mengatakan, meskipun angka prevalensi stunting Sumbar sudah di bawah prevelensi nasional di angka 24 persen, namun Sumbar harus terus melakukan percepatan untuk mengejar target penurunan stunting pada 2024 di angka 14 persen.
“Masih ada 9 kabupaten yang tingkat prevalensinya di atas angka provinsi di angka 23,3 persen. Dimana prevalensi tertinggi Kabupaten Solok diangka 40.1 persen dan terendah itu Kota Solok dengan tingkat pravelensi 18.5 persen,” ujarnya kepada ONTIME.ID Rabu (14/9) siang di Padang.
Lebih lanjut Lila Yanwar menyebutkan, untuk menekan angka peningkatan stunting ini Dinkes Sumbar ikut dibantu oleh BKKBN. Dimana peran untuk penurunan stunting sekarang dilimpahkan menjadi bagian kerja BKKBN. “Jadi, kita terus berkoordinasi dengan BKKBN untuk merancang program-program penurunan angka stunting di Sumbar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati, mengatakan dari hasil SSGI yang mencatat adanya 9 kabupaten yang memiliki angka prevalensi yang melebihi angka provinsi harus segera dilakukan upaya yang masif untuk melakukan percepatan penurunan stunting melalui intervensi secara spesifik dan sensitif. Hal itu menurut Fatmawati agar prevalensi stunting di kabupaten/kota bisa mengalami penurunan.
“Beragam intervensi khusus maupun spesifik terus diupayakan BKKBN sebagai langkah percepatan penanganan stunting, diantaranya membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB yang tersebar di setiap Keluarahan/Nagari/Desa. “Tiap TPK diberikan tugas melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, pasangan usia subur yang hamil, pasangan usia subur pascamelahirkan sampai dengan memiliki anak baduta dan balita,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya, di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan juga ada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai tim yang akan melakukan intervensi secara konvergen.
“BKKBN sudah membentuk TPK sebanyak 3.300 tim atau 9.900 orang yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB. Juga Satgas percepatan penurunan stunting berjumlah 15 orang, 5 orang bertugas di provinsi dan 10 orang bertugas sebagai Technical Assistant di kabupaten dan kota,” ucapnya.
BKKBN juga memiliki pendataan keluarga yang menyediakan data mikro keluarga yakni, by name by address untuk mendata keluarga berpotensi stunting. Selain itu jelas Fatmawati, juga ada program unggulan dari BKKBN yaitu Generasi Berencana (Genre) yang menyasar remaja. Sebab pencegahan stunting harus dimulai dari hulu ke hilir.
