Leonardy membuka wacana bahwa pada tahun 2005 sudah ada pemikiran mengatasi macet di jalur Padang Bukittinggi. Jalur Sicincin – Malalak jadi alternatif yang dilaksanakan, setelah sejumlah opsi dibahas seperti tol Padang Bukittinggi, fly over.
Namun saat ini, dalam kondisi jalan seperti sekarang salah satu cara agar mudik nyaman, harus diperbanyak posko-posko keamanan. Contohnya di perlintasan kereta api Duku yang jalannya sedikit menanjak perlu ada posko. Begitu juga di titik-titik macet sepanjang jalur itu.
Soal sembako juga jadi perhatian Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut. Sembako akan stabil jika pemerintah punya perhatian khusus terhadap hal ini. Telah diketahui, jelang lebaran permintaan terhadap sembako akan meningkat. Jika pasokan terbatas, maka akan memicu kenaikan harga.
“Untuk itu, pemerintah perlu memainkan regulasinya agar sembako terjamin distribusinya dan tidak terjadi penimbunan. Kondisi jalan pun menimbulkan keterlambatan pasokan. Baru stabil sembako itu jika permintaan dan pasokan barang kebutuhan seimbang. Masyarakat tidak resah,” ujarnya.
Ditegaskannya, keresahan masyarakat inilah yang akan memicu mereka membeli dalam jumlah besar. Akhirnya terjadi penimbunan barang. Masyarakat akan merasa nyaman jika sembako stabil.
Di kalangan pengusaha, momen lebaran bisa memicu mereka untuk menaikkan harga barang. Pemerintah diharapkan memperhatikan hal ini juga. “Jangan sampai sembako mengganggu situasi politik atau sembako terganggu oleh kepentingan politik kelompok tertentu, apalagi oleh mafia. Pemerintah harus tegas,” ujarnya.
Tak kalah pentingnya, pemerintah sebagai regulator harus mengawasi kenaikan harga bahan pokok. Jangan sampai memicu kenaikan inflasi baik jelang Idulfitri maupun usai Idulfitri.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Nurnas, menyatakan, mustahil lebaran aman dan sembako stabil jika kondisi jalan seperti sekarang. Telah diketahui sejak lama, kemacetan saat lebaran terjadi di tiga ruas yaitu jalur Padang Bukittinggi, Padang Solok dan Padang Painan. Di media-media juga dibaca, jalur Padang Bukittinggi dilalui dalam waktu 10 jam.
“Ada 14 titik yang harus diwaspadai jika kita ingin perantau berlebaran di kampung halamannya dengan nyaman. Penyebabnya juga diketahui. Namun persoalannya dari tahun ke tahun, tetap saja itu yang kita persoalkan,” ujarnya.
Nurnas pun memaparkan titik-titik mana saja yang menyebabkan kemacetan. Dia pun menyebutkan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan tersebut. “Dekat lebaran, kita selalu membahas tentang kemacetan. Dilakukan rapat koordinasi untuk mengatasinya. Namun setelah lebaran tidak ada dilakukan upaya-upaya untuk menguranginya,” ungkapnya lagi.
Padahal, kata Nurnas, sejak 2005 ketika dia jadi Anggota DPRD Sumbar dan Leonardy Ketua DPRD Sumbar telah dibuat perencanaan jalan guna mengurangi kemacetan. Ada rencana tol Padang Bukittinggi, dan fly over di Pasar Koto Baru, juga jalan lingkar di Sitinjau Laut.
Namun sepertinya perencanaan yang telah disertai anggaran tersebut tidak dilirik apalagi ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah hingga sekarang. “Kita butuh kepala daerah, kepala dinas atau badan yang mampu menggaet pendanaan dari pusat untuk penambahan dan peningkatan infrastruktur di Sumbar,” katanya.
