PADANG, ONtime.ID — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menerima audiensi dari Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar di gedung DPRD Sumbar, Jumat (3/1/25). Kehadiran rombongan PJKIP ini disambut hangat oleh Muhidi, yang didampingi Plt Sekretaris Dewan (Sekwan), Maifrizon.
Rombongan PJKIP Sumbar dipimpin oleh Almudazir, bersama Penasehat HM Nurnas, Pembina Novrianto Ucok, Syamsurizal, serta jajaran pengurus lainnya. Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai hak dasar masyarakat. Menurutnya, tanpa akses informasi yang transparan, masyarakat akan kehilangan haknya, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
“Kita semua bercita-cita mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang good governance dan clean government. Untuk mencapai itu, keterbukaan informasi sangatlah penting,” ujar Muhidi.
Muhidi menambahkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga menjadi fondasi bagi demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua informasi dapat diakses publik karena ada aturan dan pengecualian tertentu.
“Jika semuanya dibuka, tentu akan ada dampak yang tidak diinginkan. Namun, saya tetap mendorong keterbukaan informasi publik sejauh sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Ketua DPRD Sumbar. Ia menegaskan bahwa PJKIP berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Sumbar yang telah menerima audiensi ini. PJKIP berupaya mendukung terwujudnya transparansi di daerah ini,” kata Almudazir.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Transparansi adalah langkah strategis untuk memberantas korupsi di negeri ini, sebagaimana yang sedang digelorakan oleh Presiden Prabowo,” tegas Almudazir.
Audiensi ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan jurnalis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketua DPRD Sumbar Muhidi berharap kolaborasi ini dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami mendukung langkah-langkah PJKIP dalam mempromosikan keterbukaan informasi publik. Harapan saya, sinergi ini terus terjalin untuk kemajuan Sumatera Barat,” tutup Muhidi.
Audiensi ini diakhiri dengan diskusi yang membahas berbagai strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik tanpa melanggar aturan dan batasan yang telah ditetapkan. (*)
