Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Rumainur sampai saat ini pihaknya masih menunggu validasi data kerugian akibat gempa yang terjadi pada 25 Februari lalu itu. Penyamaan dan validasi data sedang dilakukan BPBD serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman dan Pasbar dengan Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di lokasi bencana.
“Saat ini tim sedang intensi bekerja memadukan data. Jadi, kami belum bisa menyampaikan total kerusakan dan kerugian akibat gempa Pasbar. Insya Allah dalam waktu dekat hasil validasi data itu akan bisa dipublikasikan,” katanya kepada Ontime.id, Rabu (23/3).
Data yang telah dipadukan itu, katanya melanjutkan, nantinya akan akan dikirim ke pemerintah pusat atau kementerian terkait. Penyamaan data sendiri menjadi penting agar tidak ada perbedaan antara satu instansi dengan instansi yang lain.
“Saat ini di lapangan data itu sedang dipadukan. Data yang sudah masuk dikumpulkan semua. Perlu disamakan dulu, agar nanti saat dilaporkan tidak ada perbedaan data antara satu instansi dengan yang lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk secepatnya melakukan validasi data korban gempa magnitudo 6,1 yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dan sejumlah daerah di Sumbar pada 25 Februari lalu.
Validasi tak hanya untuk korban gempa, tetapi juga data kerusakan bangunan, baik itu rumah warga maupun fasilitas umum. Percepatan validasi data ini juga untuk mempercepat pencairan uang tunggu bagi pengungsi, hingga memiliki hunian sementara dan permanen.
Semestinya, pada 10 Maret, tepatnya setelah status tanggap darurat dicabut, data tersebut sudah harus sampai kepada pemerintah pusat. Sehingga, rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) segera bisa dilakukan. Dengan keterlambatan validasi data ini, dapat dipastikan proses rehab-rekon juga akan ikut molor.
Fokus Bangun Huntara
Sementara menunggu rehab-rekon dimulai, pemerintah daerah (pemda) setempat tengah fokus memercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban gempa. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Kabupaten Pasbar, Azhar menyebutkan dibutuhkan 4.000 huntara untuk korban gempa yang berada di Pasbar. “Saat ini yang baru terbangun ada sekitar 80 unit di Kecamatan Talamau,” kata Azhar.
Ia menerangkan, huntara yang telah berdiri dibangun oleh berbagai instansi dan lembaga, seperti dari pemerintah, partai politik (parpol), Palang Merah Indonesia (PMI), relawan, dan pihak swasta lainnya.
“Masih banyak huntara yang dibutuhkan. Kami berharap 50 persen dari 4.000 ini sudah bisa berdiri menjelang lebaran nanti,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa 4.000 unit huntara yang bakal dibangun itu tersebar di tiga kecamatan, yakni Talamau, Pasaman, dan Kinali. Namun pemerintah, menurutnya, akan berupaya semaksimal mungkin mengejar target sekitar 50 persen sebelum hunian tetap (huntap) dibangun.
“Berkemungkinan huntara dan huntap akan sejalan nantinya. Namun, untuk huntap diprioritaskan bagi rumah warga yang mengalami rusak berat,” ucapnya.
Terpisah, Ketua Bidang Organisasi PMI Sumbar, Aim Zein menyebut, PMI Sumbar saat ini juga tengah fokus membangun hunian sementara (huntara) bagi para korban gempa di Pasaman dan Pasbar. Dalam hal ini, PMI Sumbar memberikan bantuan berupa tenaga tukang dan material untuk membangun huntara.
Aim Zein mengatakan, hingga saat ini, PMI Sumbar telah membangun sekitar 65 huntara di Pasaman dan Pasbar. Bersamaan dengan itu, PMI Sumbar juga telah menjalin kerja sama dengan PT Semen Padang dan Dompet Dhuafa Singgalang untuk membangun huntara yang lebih layak.
Huntara versi awal sendiri, ucapnya, dibangun secepat mungkin dengan bahan-bahan seadanya, seperti kayu dan triplek. “Sedangkan untuk huntara yang lebih layak ini materialnya dari baja ringan dan lantainya semen. Insya Allah sudah jadi satu model,” katanya.
Di samping itu, saat ini, pihaknya bersama PT Semen Padang juga sudah mulai mengembangkan rancangan hunian tetap (huntap). Bangunan ini nantinya akan dibangun dengan menggunakan konsep ferosemen, yaitu rekayasa konstruksi bangunan tahan gempa yang mudah diterapkan dan tentunya lebih ekonomis.
“Dalam konstruksi bangunan ferosemen ini, dinding bangunan dijahit dengan kawat ayam/jaring-jaring berdiameter 1 mm, kemudian diplester dengan semen. Ini dilakukan di kedua sisi dinding. Dengan begini, bangunan akan lebih kuat dan tahan lama,” katanya. (red)
