PADANG, ONTIME.ID—Berdasarkan pemantauan Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar, dalam sebulan terakhir, terjadi peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah di Sumatra Barat. Kendati belum semasif provinsi tetangga, namun peningkatan hotspot ini tetap perlu diwaspadai.
Kepala Dishut Sumbar, Yozwardi menyebutkan, peningkatan hotspot ini masih dalam batas kewajaran, mengingat sudah mulai masuknya musim kemarau. Biarpun begitu, sejumlah lanka antisipasi sudah dipersiapkan pihaknya sejak jauh-jauh hari.
Ia mengatakan, sejak pertengahan Maret lalu pantauan hostpot di Sumbar memang menunjukkan tren kenaikan. Setidaknya, selalu ada penambahan hotspot baru setiap harinya. Beberapa lokasi yang terpantau terdapat kemunculan hotspot di antaranya, di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
“Yang paling banyak itu ada di Pesisir Selatan. Tapi, berdasarkan pantauan hari ini (kemarin, red) sebagian besar sudah hijau. Seperti di Lunang dan Tapan, yang sebelumnya banyak terpantau hotspot, sekarang sudah hijau semua,” katanya kepada Ontime.id, Kamis (7/4).
Biarpun begitu, hal tersebut bukan berarti Sumbar sudah bisa menurunkan kewaspadaan akan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebaliknya, kewaspadaan mesti ditingkatkan. Bagaimanapun potensi kemunculan hotspot baru akan selalu ada.
“Karena ada faktor cuaca juga kan. Cuaca yang panas menyebabkan karhutla bisa dengan mudah terjadi,” katanya.
Oleh karena itu, ia tetap mengimbau kepada masyarakat dan pemilik lahan agar tidak membakar hutan untuk membuka lahan. Hal ini lantaran penyebab terbesar karhutla yang terjadi di Sumbar adalah karena adanya pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian.
“Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh masyarakat dan pemilik lahan. Pertama, membuka lahan dengan jalan membakar hutan dapat merusak ekosistem yang ada. Kedua, memadamkan kebakaran hutan itu bukan perkara gampang. Butuh banyak biaya, tenaga, dan waktu. Bahkan, walau sudah bergerak cepat sekalipun, api tersebut tidak bisa serta-merta dipadamkan. Ketiga, jika terus-terusan terjadi karhutla, maka citra negara kita di mata internasional akan rusak. Apalagi bagi negara tetangga yang menerima kiriman asap langsung dari Indonesia,” tuturnya.
Demi mencegah karhutla di Sumbar, Yozwardi mengaku telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Ia juga telah menyurati para kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di masing-masing kabupaten/kota untuk rutin melakukan pemantauan patroli di kawasan yang rawan kebakaran hutan.
Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan. Salah satunya melalui Masyarakat Peduli Api (MPA) di nagari-nagari yang ada di Sumbar. Merekalah yang nantinya akan memantau kawasan hutan di sekitar nagarinya. Kalau terpantau titik api, maka mereka akan langsung melapor ke UPTD KPH untuk dilakukan pencegahan titik api agar tidak menyebar.
“Yang paling penting itu upaya-upaya mitigasi guna mencegah karhutla. Kalaupun terjadi karhutla, itu sudah pada posisi yang besar dan jangkauannya jauh,” ucapnya.
Tetapkan Status Siaga Darurat
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah (pemda) menetapkan status siaga darurat karhutla sedini mungkin agar penanganan bisa dilaksanakan segera saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Ia mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana karhutla merupakan upaya pertama dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
“Mohon Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota agar sedini mungkin menetapkan siaga darurat karhutla, sehingga upaya-upaya operasi penanganan ini dapat segera dilakukan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (6/4).
Suharyanto juga menyampaikan pentingnya pelibatan pentaheliks yang mencakup pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan komponen dari unsur pentaheliks dalam penanganan karhutla. Ini juga saya minta dukungannya dari pusat, dari kementerian atau lembaga yang hadir di sini maupun daring. Ini ada Pak Asops yang mewakili Panglima TNI dan Asops Kapolri. Kita harus dukung yang ada di daerah,” ujarnya.
Di samping itu, Suharyanto menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini serta penggiatan sosialisasi dan patroli dalam upaya pencegahan karhutla. “Sekali lagi saya tegaskan. Apabila terpantau api, padamkan sedini mungkin,” kata Suharyanto. (red)
