PADANG, ONTIME.ID—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) tidak berhenti meningkatkan pembangunan di Kepulauan Mentawai. Perhatian itu tidak pernah berkurang dan tidak akan berhenti.
Sudah 77 tahun sejak Indonesia merdeka, Pemprov Sumbar terus mendorong daerah itu dapat berkembang. Daerah kepulauan itu selalu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemprov Sumbar.
Perhatian itu terlihat dari sejumlah Program Pemprov Sumbar. Keseriuan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar untuk bersama-sama dengan masyarakat Mentawai bisa terus maju, nampak kental. Keduanya selalu menyediakan waktu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Mentawai.
Potensi terbesar Kepulauan Mentawai adalah pariwisata. Khusus pada program ini, Pemprov Sumbar menjadikan Mentawai sebagai Kunjungan Wisata Prioritas.
“Kami akan menjadikan Mentawai sebagai Kunjungan Wisata Prioritas,” kata Gubernur Mahyeldi saat berkunjung ke Awera Beach, kawasan konservasi perairan Bungo Rayo, Pulau Simakakang, Sipora, Kepulauan Mentawai Senin (7/3) lalu.
Sebagai “anak kandung” bagi Pemprov Sumbar, Mentawai adalah tolak ukur kemajuan pariwisata di Sumbar. Khusus untuk wisatawan internasional, Mentawai bahkan lebih dikenal dari Sumatra Barat.
Harapannya, Mentawai kian dikenal luas sebagai destinasi wisata laut unggulan, serta kunjungan wisata domestik dan mancanegara meningkat ke Mentawai. Sehingga sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat Mentawai, semakin produktif.
Dengan besarnya potensi itu, maka Pemprov Sumbar terus melibatkan Kepulauan Metawai dalam menjalankan program pembangunan. Tidak hanya pariwisata, semua program Pemprov Sumbar tetap melibatkan Kepulauan Metawai.
Salah satu wujud perhatian itu, Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy bergantian ke Mentawai. Bahkan, menjadikan Tua Pejat tempat rapat koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota se-Sumbar pada Maret 2022.
Dengan adanya rakor tersebut, dengan menghadirkan seluruh kabupaten dan kota di Sumbar di Mentawai, semuanya mengenal dan menyatu dengan Mentawai. Pada momentum ini, Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy bersama-sama berada di Mentawai.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy datang khusus menggali potensi wisata daerah itu. Melibatkan tim promosi influencer dan media nasional. Tepat pada saat pemancangan batas wilayah terluar Sumatra Barat di Pulau Beriloga Sabeu pada 20 Februari 2022 lalu.
Langkah itu, selain menasbihkan Pulau Beriloga Sabeu sebagai batas pulau terluar Sumbar, juga membangkitkan kembali pariwisata Mentawai yang terpukul karena pandemi Covid-19.
“Dengan pesona keindahan wisata pantai dan lautnya, sangat disayangkan jika wisatawan yang berkunjung ke Sumbar tidak menyempatkan untuk melancong ke Kepulauan Mentawai,” ujarnya saat mengajak belasan influencer ke Mentawai.
Dua bulan kemudian, Audy Joinaldy kembali mengunjungi Mentawai. Kali ini kegiatan Safari Ramadan. Kunjungan kali ini juga untuk mencapai visi dan misi dalam meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) di Mentawai.
Bahkan, pilitical will Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk memajukan Mentawai makin terasa ketika pengusulan nama Penjabat (Pj) Bupati Mentawai yang habis masa jabatan ditinggal Yudas Sabagalet. Gubernur mencari orang yang sesuai dengan kondisi masyarakat Mentawai, baik secara geografis maupun sosiologis.
Diharapkan, Pj tersebut dapat memahami Kepulauan Mentawai secara menyeluruh. Kemudian mengerti kebutuhan daerah tersebut. Dalam pengusulan itu, Gubernur Mahyeldi mengusulkan tiga nama. Pertama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Amasrul. Karena Guberur menilai ada banyak program desa yang perlu dioptimalkan di Mentawai. Diharapkan kehadiran Amasrul, dapat menggerakkan pembangunan desa di Mentawai lebih baik lagi.
Kemudian, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumbar, Era Sukma Munaf. Pengusulan nama Era Sukma Munaf tidak lain adalah karena infastruktur di Mentawai masih banyak yang perlu dibenahi. Kekurangan utama Mentawai adalah minimnya infrastruktur.
Bertolak dari itulah, Gubernur Sumbar Mahyeldi memasukan nama Era Sukma Munaf menjadi salah satu calon Pj Kabupaten Mentawai. Diharapkan mampu mengenal dan menanganai Mentawai dari sektor infrastruktur.
Usulan ketiga adalah Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi Usama Putra. Karena potensi kehutanan di Mentawai sangat besar. Mentawai juga memiliki Taman Nasional Siberut (TNS). Sementara masyarakat Mentawai sangat banyak tinggal di wilayah hutan ini. Untuk itu diperlukan perhatian lebih pada sektor kehutanan. Sehingga masyarakat dalam kawasan hutan mendapatkan perhatian dan serta kehidupan yang layak dari hasil hutan.
Tapi akhirnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan menjadi Pj Bupati Mentawai.
Sejatinya, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T)). Status itu ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama 62 kabupaten lainnya di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020.
Status tiga 3 T yang disandang oleh Mentawai, salah satu faktornya disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terpisah dari daratan utama pulau Sumatra, serta dikelilingi lautan luas yang berjarak sekitar 158 km atau 94,8 mil dari Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumbar.
Semua itu karena keterbatasan aksesibilitas dan ketiadaan infrastruktur penunjang transportasi yang memadai menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akibatnya, ongkos pembangunan di Mentawai sangatlah mahal.
Selain itu, harga kebutuhan pangan di Mentawai juga cenderung lebih mahal dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumbar, sebab rantai distribusinya lebih panjang. Persoalan lainnya ialah belum mencukupinya ketersedian tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Guna mengatasi persoalan itu, saat ini pemerintah tengah mengebut dua mega proyek pembangunan infrastruktur transportasi. Di antaranya, pembangunan jalan raya Trans Mentawai sepanjang 405,2 km serta pembangunan Bandara Rokot yang ditargetkan bisa rampung dan beroperasi pada tahun 2022.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, sejauh ini upaya untuk mengeluarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status 3T telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Sumbar melalui sejumlah program.
Langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan melakukan pembangunan dan pembenahan berbagai infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian, menuntaskan pembangunan Trans Mentawai untuk mendukung peningkatan konektivitas.
Selanjutnya, pengembangan Bandara Rokot. “Bandara Rokot saat ini sedang pembangunan, rencananya rampung ada Agustus 2022 ini. Bandara itu nantinya akan memiliki runway yang lebih panjang yaitu 1500×30 m dari sebelumnya hanya 850 m,” ujar Medi.
