PADANG, ONTIME.ID — Setelah 1,5 tahun mangkrak, pembangunan jalan tol Seksi 1 Padang-Sicincin akan kembali dilanjutkan September mendatang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar meminta Gubernur Sumbar, Mahyeldi, serius menyelesaikan pembebasan lahan yang saat ini baru 77 persen.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, DPRD telah berulang kali mengingatkan pemerintah provinsi (Pemprov), dalam hal ini gubernur untuk melakukan intervensi agar proses pembebasan lahan bisa dipercepat.
Namun, sejak dimulai tahun 2018, hingga sekarang pembebasan lahan Seksi I Padang-Sicincin dengan panjang 36 kilometer baru berjalan 77 persen, dan pembangunan fisiknya baru terlaksana 10 persen.
“Dari awal pengerjaan, ini sangat lambat. Sementara di daerah lain sudah selesai. Gubernur harus melakukan langkah-langkah konkret dalam percepatan pembebasan lahan ini,” ujar Supardi saat diwawancarai usai mendampingi Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau sekaligus syukuran atas dimulainya ruas jalan tol Padang-Sicincin, Sabtu (27/8) siang.
Dia menjelaskan, faktor yang menyebabkan pengerjaan fisik baru berjalan 10 persen dikarenakan pembebasan lahan yang 77 persen tadi melalui proses yang panjang dan berbelit-belit. Jangka waktu yang sangat lambat ini, membuat PT Hutama Karya juga tidak punya kemampuan untuk melanjutkannya.
Ia menyebut, pembangunan tol Padang-Pekanbaru merupakan program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Menurut data yang diterimanya, tidak ada masyarakat Sumbar yang menolak lahan mereka dibebaskan untuk lancarnya pembangunan. Hanya saja disinyalir ada oknum-oknum yang menghambat proses pembebasan dan mengklaim lahan-lahan yang ada itu adalah miliknya.
Dalam persoalan ini, kata dia, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat punya kewajiban untuk mengamankan proyek jalan tol tersebut. Sebab, dalam konteks pembebasan lahannya, ini sangatlah komplek, karena melibatkan banyak oknum yang mengakui mereka pemilik lahan, sementara mereka bukanlah pemilik, bukan niniak mamak, dan juga bukan kaum.
Persoalan-persoalan seperti ini dinilai menghambat, atau membuat proses pembebasan menjadi lama. Supardi mengatakan seharusnya intervensi sudah dilakukan gubernur sejak jauh hari, seperti yang sudah berkali-kali diingatkan DPRD.
Menurutnya, salah satu solusi yang bisa diambil jika masih ada persoalan antara pemilik lahan, setelah appraisal dilakukan bisa diambil kebijakan uang ganti rugi dititip di pengadilan, selanjutnya saat persoalan telah selesai, uang bisa dicairkan.
“Cuma gubernur tidak melakukan itu sama sekali. Ini sangat memalukan, Riau saja sudah selesai dengan tolnya, kita baru akan mulai. Sementara hari demi hari, waktu pemerintah provinsi lebih banyak dihabiskan dengan rapat-rapat, dibanding mengambil keputusan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumbar, kata dia, harusnya malu dengan lambatnya proses pembebasan lahan ini, karena untuk provinsi lain pembangunan tol mereka umumnya sudah tuntas, sementara Sumbar masih saja berkutat dengan persoalan pembebasan lahan.
Supardi menyebut, baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan daerah-daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Inflasi Sumatera Barat tercatat berada pada posisi kedua tertinggi nasional, mencapai 8,01 persen secara tahunan.
Jika pembangunan jalan tol masih gagal dilanjutkan sementara provinsi lain sudah memiliki tol, ia melihat ancaman inflasi Sumbar akan semakin tinggi, karena mahalnya biaya transportasi juga akan memicu tingginya harga kebutuhan pokok. “Kalau sempat tol ini tidak dibangun, habislah Sumatera Barat,” katanya.
Supardi juga menegaskan, dalam waktu dekat DPRD akan kembali memanggil gubernur untuk membahas bagaimana agar pembebasan lahan tol ini bisa dipercepat. “Kita akan panggil gubernur, akan kembali kita pertanyakan, punya kesanggupan ga menyelesaikan lahan ini. Anggaran sudah ada, tinggal lagi keseriusan gubernur, kita minta gubernur paham akan hal ini,” tukasnya.
Bicara pembangunan Tol Padang Pekanbaru, sebagai pemerintahan Provinsi Sumbar, pihaknya menyampaikan terima kasih atas campur tangan Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade. Dimana Andre Rosiade telah berhasil memperjuangkan Rp30 triliun anggaran untuk kelanjutan pembangunan yang dimulai awal September mendatang.
Mangkrak 1,5 Tahun
Terkait hal ini, setelah mangkrak sekitar 1,5 tahun pembangunan jalan tol Padang-Sicincin akan dilanjutkan awal September mendatang. Hal tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade bersama Direktur Operasi III, PT Hutama Karya, Koentjoro di ruas jalan tol Padang-Sicincin, Sabtu (27/8).
Anggota DPR RI, Andre Rosiade menilai lambatnya proses pembebasan lahan tol Padang- Sicincin merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah provinsi dalam menyelesaikannya. Andre mengaku sangat prihatin akan hal ini, karena di provinsi lain, mulai dari Aceh, Riau, Bengkulu, hingga Sumatera Selatan pembangunan tol mereka telah tuntas.
Pembangunan jalan tol ini, jelas dia, juga berjalan lancar untuk Pekanbaru-Padang. Pekanbaru-Padang progresnya bahkan beberapa kilometer lagi sampai diperbatasan Sumbar. “Groundbreaking tol Padang-Sicincin dilakukan bersamaan dengan tol Pekanbaru-Dumai. Saat ini tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 133 kilometer telah selesai dibangun, dan sudah diresmikan dua tahun yang lalu, sementara tol Padang Sicincin dari 36 kilometer, baru 3 kilometer yang baru mampu diselesaikan, sangat memprihatinkan. Sebagai wakil rakyat Sumatera Barat kami mohon maaf, ini bukanlah ketidakmampuan Hutama Karya, tapi ketidakseriusan pemerintah provinsi,” ujarnya.
