Oleh: AHMAD SALEH, SH (Pemimpin Umum)
Sikap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade yang dinilai sejalan dengan langkah Bareskrim Polri menutup tambang rakyat patut dikritik secara terbuka dan keras. Pernyataan dan dukungan terhadap penutupan tambang rakyat bukan hanya mencerminkan ketiadaan empati sosial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dan aparat penegak hukum dapat bersatu dalam kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Menutup tambang rakyat tanpa solusi bukan penegakan hukum—itu adalah pemusnahan ekonomi rakyat. Ketika seorang pejabat publik sekelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI berbicara seolah tambang rakyat hanyalah masalah hukum semata, ia sedang mengabaikan fakta bahwa bagi ribuan warga, tambang rakyat adalah urat nadi kehidupan.
Retorika Elit vs Realitas Rakyat
Andre Rosiade boleh berbicara dari ruang rapat berpendingin udara di Senayan. Namun di lapangan, penutupan tambang rakyat berarti rakyat kehilangan penghasilan harian, anak-anak terancam putus sekolah, dan desa-desa jatuh ke jurang kemiskinan struktural. Negara tidak menyediakan alternatif pekerjaan. Negara tidak menyiapkan transisi ekonomi. Yang datang hanya aparat dengan pita garis polisi.
Sikap yang membenarkan atau membiarkan langkah Bareskrim Polri menutup tambang rakyat secara menyeluruh menunjukkan putusnya nalar kebijakan dari realitas sosial. Ini bukan sekadar soal tambang, melainkan soal hak hidup warga negara.
Jika Andre Rosiade sungguh mengklaim berpihak pada rakyat, maka seharusnya yang didorong adalah legalisasi, pembinaan, dan penataan, bukan penutupan sepihak. Pernyataan yang menyudutkan tambang rakyat sama saja dengan menyalahkan korban atas kegagalan negara mengatur.
Bareskrim Menindak, Negara Menghilang
Penegakan hukum oleh Bareskrim Polri dalam konteks tambang rakyat telah lama menuai kritik. Aparat bergerak cepat menutup tambang rakyat, tetapi lambat—bahkan tumpul—ketika berhadapan dengan kejahatan pertambangan skala besar. Ketimpangan ini bukan asumsi, melainkan fakta yang dirasakan masyarakat di banyak daerah.
Ketika Andre Rosiade tidak secara tegas mengoreksi pendekatan aparat, bahkan terkesan membenarkannya, maka ia sedang berdiri di sisi yang salah dalam konflik antara hukum dan keadilan. Hukum boleh ditegakkan, tetapi keadilan tidak boleh dikorbankan.
Menutup Tambang Rakyat Sama dengan Membunuh Ekonomi Mandiri
Harus dikatakan secara jujur dan terbuka: menutup tambang rakyat sama saja dengan membunuh perekonomian mandiri warga setempat. Ini bukan bahasa provokasi, tetapi deskripsi realitas. Tambang rakyat tumbuh karena negara gagal menghadirkan lapangan kerja, gagal membangun industri lokal, dan gagal melindungi ekonomi desa.
Alih-alih mengakui kegagalan itu, negara justru menghukum rakyat yang bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Lebih ironis lagi, kebijakan ini didukung atau setidaknya tidak dilawan oleh elite politik seperti Andre Rosiade yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan aparat.
Jalan yang Sengaja Diabaikan
Solusi atas tambang rakyat bukan penutupan, melainkan kolaborasi lintas instansi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, ATR/BPN, dan aparat penegak hukum harus duduk satu meja. Tata ruang diperjelas. Legalitas lahan diselesaikan. Izin dipermudah. Koperasi diperkuat. Lingkungan diawasi.
Namun pendekatan ini menuntut kerja keras dan keberanian politik. Jauh lebih mudah menutup tambang dan menyebutnya “penegakan hukum”. Di sinilah negara memilih jalan pintas, dan Andre Rosiade tampak berada di barisan yang sama dengan pendekatan tersebut.
Pro-Rakyat Bukan Sekadar Slogan Politik
Pendekatan pro-rakyat tidak cukup diucapkan saat kampanye atau pidato politik. Ia harus hadir dalam kebijakan nyata, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat kecil. Jika seorang pejabat publik lebih memilih membela langkah aparat daripada membela nasib rakyat, maka publik berhak mempertanyakan: kepentingan siapa yang sebenarnya sedang dibela?
Tambang rakyat tidak harus terus diburu. Yang seharusnya diburu adalah ketidakadilan kebijakan, kegagalan regulasi, dan keberanian aparat menekan yang lemah. Negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai tumbal dari sistem yang ia ciptakan sendiri.
Saatnya Elite Politik Bercermin
Andre Rosiade dan para elite politik lain harus bercermin. Mendukung penutupan tambang rakyat tanpa solusi adalah pilihan politik. Dan setiap pilihan politik memiliki konsekuensi moral. Ketika rakyat kehilangan nafkah, elite tidak bisa mencuci tangan dengan dalih hukum.
Jika negara terus menutup telinga terhadap jeritan penambang rakyat, maka jangan salahkan siapa pun ketika kepercayaan publik runtuh. Sebab negara yang memukul rakyatnya sendiri, sedang menggali lubang bagi legitimasi kekuasaannya.
Tambang rakyat bukan musuh negara. Yang menjadi musuh adalah ketidakadilan yang dilegalkan oleh kebijakan dan dibenarkan oleh kekuasaan. (*)
