“Kami mendengar dan melihat kondisi sulit ekonomi masyarakat yang ikut terdampak pandemi Covid-19, ditambah dengan saat ini harga-harga yang melambung tinggi. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan adanya pemutihan atau diskon pajak. Bukan sekedar pemutihan atau pengurangan dendanya saja, tapi pajak utamanya,”ulasnya.
Menurut Mesra, wajib pajak kendaraan bermotor adalah pahlawan pendapatan daerah, karena lebih dari 80 persen PAD disumbang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ataupun BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
“Wajib pajak hari ini adalah pahlawan. Bagi kita di Sumatera Barat, PKB dan BBN-KB masih menjadi salah satu sumber utama potensial Pendapatan Daerah. Dalam catatan kami sesuai dengan laporan pihak terkait, 87 sampai 88 persen berasal dari pajak kendaraan. Namun temuan di lapangan, Fraksi Partai Gerindra menduga lebih dari 30 persen orang tidak mampu bayar pajak, karena menunggak bertahun-tahun, bahkan sampai lima tahun,” katanya.
Atas dasar itulah, Gerindra meminta adanya kebijakan untuk menghapus atau memotong pajak yang menunggak tersebut.
“Bagaimana mekanismenya kami serahkan kepada pemerintah daerah. Yang penting, aspirasi dan keinginan para wajib pajak ini bisa diakomodir sesuai dengan usulan kami ini,” tambah dia.
Selain itu, Gerindra juga mempertanyakan kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp5,4 miliar lebih.
Juru bicara Fraksi Demokrat, M. Nurnas menyampaikan, jika membandingkan APBD yang telah terealisasi dalam 10 tahun belakangan, baru kali ini ditemukan Silpa dengan angka memprihatinkan, mencapai sebesar Rp483 miliar. Pihaknya meminta penjelasan gubernur akan hal ini.
Selain mengkritisi besarnya Silpa pada pelaksanaan anggaran tahun lalu, Fraksi Demokrat juga menyorot banyaknya kegiatan konstruksi Tahun 2021 yang mangkrak,tidak selesai sesuai kontrak, bahkan ada yang diputus kontraknya. Begitu juga pada kegiatan pengadaan populasi ternak seperti sapi, kambing, dan juga unggas, Fraksi Demokrat melihat masih terjadi permasalahan yang harus dibenahi.
“Untuk kegiatan pengadaan populasi ternak ini banyak yang sudah mati sebelum masyarakat menikmati. Mengapa ini terjadi, mohon penjelasan gubernur,” ucap Nurnas.
