PADANG, ONTIME.ID–Fraksi fraksi di DPRD Sumbar memberikan masukan dan sejumlah catatan strategis terhadap Ranperda APBD (RAPBD) Tahun 2023 Provinsi Sumbar yang nota pengantarnya telah diserahkan Gubernur, Mahyeldi kepada DPRD, Senin (31/10).
Masukan dan sejumlah catatan strategis untuk RAPBD 2023 ini dikemukakan fraksi DPRD Sumbar saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2023 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Sumbar, Selasa (1/11).
Salah satu poin penting yang diminta mendapat perhatian oleh Fraksi DPRD Sumbar pada Tahun Anggaran 2023 adalah, pemerintah daerah diingatkan agar fokus mengimplementasikan program unggulan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Tahun anggaran 2023 merupakan tahun lanjutan dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, pemerintah daerah melalui OPD harus fokus mengimplementasikan program unggulan, dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Sumbar, Nurfirman Wansyah saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.
Nurfirman Wansyah menambahkan, untuk tahun 2023 Pemda bersama DPRD harus memperhatikan supaya pembangunan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan cepat, karena situasi masyarakat membutuhkan bantuan dan kebijakan pemerintah.
“Walau situasi kondisi masyarakat mulai membaik, diharapkan Pemda juga tetap memberikan perhatian terhadap pandemi Covid-19 dan meningkatkan Standar Pelayanan Minimal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Perda Nomor 2 Tahun 2018,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar dengan juru bicara Jefri Masrul meminta, pemerintah daerah agar mengawasi dan mengatur penggunaan pendapatan daerah supaya bisa berbanding lurus dan sejalan dengan proyeksi belanja daerah, sehingga pembangunan dan pemulihan ekonomi terealisasikan dengan baik, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Estimasi pendapatan pada rancangan peraturan daerah tentang APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp6,264 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar Rp339,764 miliar, atau naik 5,48 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,204 triliun. Kami Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintah daerah mengawasi dan mengatur, agar penggunaan pendapatan daerah ini berbanding lurus dan sejalan dengan proyeksi belanda daerah,” katanya.
Lebih lanjut pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah yang juga merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi, dimana hal ini diarahkan pada sektor pertanian, industri pengolahan, sektor akomodasi, dan makan minum (pariwisata), pemerintah diminta menyiapkan strategi untuk memfokuskan dan memaksimalkan penyerapan anggaran pada tiga sektor tersebut.
Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Jasma Juni Dt. Gadang menekankan, persoalan aset agar serius dituntaskan oleh Pemprov. Hal ini mengingat isu untuk pemanfaatan aset ini sudah sejak lama dan berulang kali disampaikan, terutama yang berkaitan dengan aset di Aia Rundiang, aset idle, dan aset bergerak lainnya.
“Aset yang ada saat ini bukanlah karya dari penyelenggara pemerintah saat ini, tapi merupakan warisan dari pemimpin sebelumnya, yang seharusnya dijaga dan dikelola dengan baik,” tegas Jasma Juni.
Selain masalah aset, Fraksi Partai Gerindra juga menyorot tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi ini untuk kesekian kalinya meminta agar pengelolaan BUMD dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dengan mengacu pada Good Corporate Governance, terbebas dari intervensi politik dan birokrasi.
“BUMD harus kembali ke khittah, kembali ke sejarah, ke semangat awal kenapa BUMD itu didirikan. Persoalan BUMD yang sudah menahun harus segera diselesaikan, terutama berkaitan dengan PT Andalas Tuah Sakato, Dinamika, dan Grafika. Kami minta agar persoalan ini benar-benar diselesaikan sesegera mungkin,” tukasnya. (*/red)
