PADANG, ONTIME.ID—Komisi II DPRD Sumatera Barat (Sumbar) meminta Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar digelar secara merata di seluruh kabupaten/kota di Sumbar. Sehingga diharapkan dapat menyentuh seluruh nagari dan desa yang ada di Sumbar.
Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Bakri Bakar mengatakan, selain di Kota Padang, ia berharap GPM digelar secara merata di semua kabupaten/kota yang ada di Sumbar, seperti di daerah pemilihannya di Mentawai dan juga di Pesisir Selatan (Pessel), yang masyarakatnya baru saja ditimpa musibah banjir dan longsor.
“Untuk Pessel, masyarakat di sana baru saja mengalami musibah banjir, mereka tentu sangat berharap bisa dibantu melalui program GPM ini. Maka dari itu, kami berharap pelaksanaan program ini jangan hanya di ibu kota provinsi saja,” ucapnya pada Senin (18/3).
Adapun menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi beberapa waktu belakangan, Komisi II DPRD Sumbar pada Senin (18/9) menggelar rapat kerja dengan OPD terkait dari Pemprov, dan juga Bulog Sumbar pada Senin (18/3).
Saat rapat ini Komisi II meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk hadir ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, dan memastikan harga tetap stabil selama Ramadan, jelang Lebaran, dan juga usai Lebaran.
“Pemda harus memastikan stok barang cukup sesuai kebutuhan di masyarakat. Kalau stok sudah cukup langkah berikutnya yang mesti diperhatikan adalah soal distribusi,” ucap Ketua Komisi II, Mockhlasin saat diwawancarai usai rapat tersebut.
Ia mengatakan, saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok, hal tersebut mesti direspons cepat oleh pemda, karena ini memang sudah tugas dari pemerintah. “Mesti ada respons cepat mengatasi ketika harga naik. Perangkat-perangkat untuk mengatasi permasalahan ini sudah ada di pemda,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi menerangkan, guna mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok saat hari besar keagamaan nasional, seperti selama Ramadan dan Lebaran, awal Maret lalu telah dilakukan rapat koordinasi lintas OPD terkait di lingkup Pemprov. Rapat itu membahas bagaimana menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk jika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok ketika Ramadan dan juga menjelang Lebaran.
Bicara produksi beras, ia menyebut kondisi Sumbar surplus hingga April mendatang. Beras produksi dari Sumbar juga banyak dibawa keluar. “Meskipun beras kita sebahagian ada di bawa keluar, namun itu tidak mempengaruhi stok yang ada. Kita juga disokong dengan stok yang cukup dari Bulog. Hanya saja, untuk beras Sumbar ini harganya memang berbeda dengan beras dari daerah lain. Beras kita termasuk jenis beras khusus, bukan lagi premium, tapi di atas premium, sehingga harganya tak bisa diintervensi,” katanya.
Mengenai cabai, beberapa waktu belakangan terjadi penurunan produksi. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah mendatangkan cabai dari luar, seperti dari Jawa dan Aceh. Sementara untuk minyak goreng, menjelang Ramadan lalu Gubernur Sumbar telah menyurati sejumlah produsen minyak goreng di pusat untuk meminta penambahan kuota. Sehingga ketersediaan minyak goreng curah di Sumbar terpenuhi. Adapun untuk ketersediaan daging dan telur, produksi masih terbilang mencukupi.
Pemprov Gelar GPM
Pemprov Sumbar berkolaborasi dengan Bulog, Bank Indonesia (BI), serta perbankan, menggelar GPM komoditas cabai merah serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (18/3) kemarin.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan, memasuki bulan suci Ramadan, harga cabai di berbagai daerah bahkan sempat melonjak signifikan hingga mencapai harga Rp120 ribu per kilogram. Lonjakan harga ini berpotensi mendongkrak inflasi daerah.
“Makanya Dinas Pangan berusaha untuk mencari sumber-sumber cabai ke luar daerah. Alhamdulillah akhirnya kami dapatkan di daerah Yogyakarta untuk dikirim ke Sumbar sebanyak 2 ton,” ujar Gubernur.
Lewat upaya intervensi harga ini, ia berharap seluruh masyarakat Sumbar di berbagai daerah tidak lagi mengalami goncangan dalam memenuhi kebutuhan harian selama menjalankan ibadah puasa.
Sebab, cabai-cabai yang sengaja didatangkan Pemprov Sumbar dari Pulau Jawa ini telah dikirim ke berbagai daerah seperti Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Pessel, dan daerah-daerah lainnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga meminta jajaran Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Idulfitri.
Apalagi saat ini harga jagung di pasaran sudah berada pada kisaran angka Rp7.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Kondisi ini dikhawatirkan akan berimbas terhadap pelaku usaha ternak ayam petelur dan memicu kenaikan harga telur di pasaran menjelang Lebaran.
Gubernur menyebut, GPM kali ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terdampak kenaikan harga Cabai yang diketahui juga menjadi pemicu tingginya inflasi.
Namun begitu, ia tetap meminta kepada dinas terkait untuk segera melakukan pemetaan dan mengambil langkah-langkah untuk mematok harga minimal dan maksimal komoditas kebutuhan pokok.
“Sehingga ada kepastian untuk petani ketika menjual, Namun permasalahannya adalah bagaimana menjamin ketersediaan sarana produksi (saprodi). Jika saprodi terjamin, maka kepastian dan pengendalian harga akan terwujud,” ucap Gubernur,
Gubernur mengungkapkan, komoditas cabai yang dijual pada GPM kali ini, adalah seharga Rp43 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya Pemprov Sumbar sempat berencana mematok harga cabai merah senilai Rp60 ribu per kilogram.
Penurunan harga komoditas cabai merah itu, didapatkan karena pihak BI, Bank Nagari, dan perbankan lainnya memberikan subsidi harga. Sehingga akhirnya masyarakat bisa membawa pulang satu kilo cabai merah dengan harga yang jauh lebih murah lagi.
“Kami ucapkan terima kasih kepada BI, Bank Nagari, dan perbankan lain yang ikut mendukung gerakan ini. Dengan bersama-sama, kami meyakini kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran nanti dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ucapnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga memastikan ketersediaan bahan pangan lain seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, dan beberapa jenis kebutuhan pangan lainnya di Sumbar telah mencukupi kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri mendatang.
“Bersama Bulog kami juga memastikan stok beras jenis SPHP sangat mencukupi. Dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi kualitasnya tak kalah bagus ketimbang beras premium yang selama ini dikonsumsi sebagian besar warga Sumbar,” katanya.
Berdasarkan pantauan ONtime.ID di lokasi GPM, cabai merah yang telah dikemas dalam kantong plastik bening ukuran satu kilogram dijual dengan harga Rp43 ribu per kantong. Sementara bawang merah dan bawang putih yang telah dikemas petugas dalam kantong plastik bening ukuran setengah kilogram dijual dengan harga Rp19 ribu per kantong.
Kemudian, minyak goreng ukuran 2 liter dijual seharga Rp34 ribu, beras SPHP Bulog seharga Rp 57 ribu per lima kilogram, beras jenis IR seharga Rp 170 ribu per 10 kilogram, dan telur Rp 53 ribu per papan.
Operasi pasar murah kali ini pun terpantau ramai didatangi masyarakat. Terutama kaum ibu yang berasal dari kalangan pegawai pemerintahan, maupun masyarakat umum. Salah seorang warga Balai Baru, Kota Padang bernama Tika yang terlihat menenteng beberapa kantong cabai dan bawang, mengaku sangat terbantu dengan penyelenggaraan operasi pasar murah ini.
“Alhamdulillah saya senang dan terbantu. Apalagi di sini harga yang ditawarkan memang lebih murah dari harga pasaran,” ujarnya.
Tika menyebut, saat ini, harga cabai di berbagai pasar tradisional yang ada di Kota Padang masih berada di kisaran Rp50-53 ribu per kilogram. “Tapi di Kantor Gubernur ini harga per kilonya hanya 43 ribu rupiah. Itu jauh lebih murah dan sangat membantu kami para ibu rumah tangga yang sehari-hari memang sangat membutuhkan cabai untuk memasak,” ucap Tika.
Ia berharap kegiatan seperti ini harus lebih sering digelar,agar masyarakat kecil yang sedang menjalankan ibadah puasa dan bersiap merayakan Hari Raya Idulfitri bisa terbantu.
Pada GPM kali ini, panitia membatasi jumlah pembelian komoditas cabai maksimal sebanyak 2 kilogram per orang. Pembatasan itu dilakukan dengan tujuan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa merasakan manfaat program pengendalian harga ini. (vand)
