PADANG, ONTIME.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) 3 periode, HM Nurnas menilai, hampir 43 persen wilayah Sumbar merupakan kawasan pertanian, apalagi dengan banyaknya sungai. Untuk itu, pemimpin Sumbar ke depan harus memahami karakteristik Sumbar, khususnya kebutuhan infrastruktur.
“Sumbar memiliki 900 km jembatan, belum lagi panjang jalan yang ada. Apalagi Sumbar merupakan daerah pusat gempa, ini menjadi catatan penting yang harus dipahami pemimpin Sumbar ke depan,” kata HM Nurnas, dalam diskusi publik Pemimpin Sumbar Ideal, Status Quo atau Perubahan, yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO), di Padang, Kamis (2/5).
Menurutnya, APBD Sumbar hanya Rp6,8 triliun. Namun ironisnya, yang bisa digunakan untuk bangunan infrastruktur hanya sekitar 800 miliar. Meski PAD mencapai Rp3,5 triliun. Sementara belanja pegawai mencapai Rp2,5 triliun per tahun.
“Dengan anggaran sebesar itu, sulit bagi Sumbar untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang ada. Inilah kondisi Sumbar hari ini,” kata Nurnas lagi.
Dikatakannya, untuk pengerjaan 1 km pekerjaan jalan rusak berat biayanya 30 miliar. Jika kondisi jalan rusak berat di Sumbar mencapai 490 km, berapa triliun dana yang dibutuhkan.
“Untuk itu, pemimpin Sumbar ke depan harus punya kemampuan untuk melobi dana pusat untuk pembangunan infrastruktur Sumbar. Kalau tidak, berat. Bagaimana kita memperbaiki infrastruktur di Sumbar,” katanya.
RPJP Sumbar, kata Nurnas, akan berakhir pada 2025. Pemimpin ke depan akan melaksanakan RPJP berikutnya hingga 2040. Dirinya memfokuskan ke pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan sumbar data manusia apalagi dengan perekonomian.
“Mustahil infrastrukturnya tidak baik, lalu pembangunan ekonominya lebih baik. Cina saja, mengutamakan pembenahan infrastrukturnya sehingga pembangunan SDMnya juga maju,” kata Nurnas lagi.
Satu hal yang ditekankan Nurnas, membangun Sumbar di berbagai bidang, menjadi faktor kunci adalah kolaborasi provinsi dengan 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Sebab, dengan berkolaborasi, permasalahan berat bisa dikerjakan bersama.
Sementara itu, Sekum DPW PKS Sumbar Rahmat Saleh mengatakan, bahwa berbicara perubahan, tidak serta merta harus dengan penggantian orangnya. Namun bisa dengan pergantian sistem dan pemikiran.
Menurut Rahmat Saleh, faktor utama untuk kepemimpinan Sumbar ke depan, antara gubernur dan wakilnya harus punya chemistry yang kuat untuk pembangunan Sumbar.
“Bagi kami di PKS, saat ini menawarkan kepada putra-putra terbaik Sumbar untuk mendampingi beliau. Baik kepada Bro Fadly Amran, Audy, maupun Sutan Riska yang Bupati Dharmasraya 2 periode,” ujarnya lagi.
Menurutnya, di tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi-Audy, kata Rahmat, dilakukan pemotongan anggaran Sumbar untuk Covid-19. Hampir selama 2 tahun, 2021-2022 nyaris tidak ada pembangunan infrastruktur di Sumbar karena tersedotnya anggaran daerah untuk penanganan Covid-19. Barulah pada 2023, dianggarkan 1 triliun lebih APBD Sumbar untuk pembangunan infrastruktur.
“Sejauh ini apa yang disampaikan Mahyeldi di setiap ucapannya, itulah yang ada di hatinya. Kalau pun ada yang sedikit melenceng, mungkin saja ada intervensi-intervensi lainnya dari luar dirinya, apakah dari organisasi maupun secara politis yang juga harus menjadi pertimbangan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Sumbar, Fadly Amran mengakui, untuk mencari pemimpin Sumbar ke depan, bagi PKS merupakan putaran kedua sementara bagi partai-partai lain baru memasuki putaran pertama. Namun, partai-partai lain juga punya cadangan-cadangan yang banyak untuk menjawab kebutuhan Sumbar ke depan.
“Siapa paling cakap menentukan dan menjawab kebutuhan Sumbar. Siapa yang paling jago dan paling kuat narasinya, itulah yang akan jadi pemenang nantinya,” katanya.
Sementara itu, Akademisi Unand yang juga Wakil Ketua Bidang Infrastruktur Kadin Indonesia, Ir. Insannul Kamil justru memandang bahwa kepemimpinan Sumbar harus berubah. Meski tidak pada subjeknya, tapi setidaknya konsep kepemimpinannya.
“Kepemimpinan Sumbar, kabupaten dan kota ke depan, harus berubah dari konvensional ke progresif dan transformatif,” tegas Nanik sapaan akrab mantan Wakil Rektor IV Unand ini.
Model kepemimpinan konvensional harus berubah. Sebab, Sumbar ke depan, sangat membutuhkan pemimpin yang transformatif, bahkan model kepemimpinan progresif bisa menjadi syarat mutlak untuk kepemimpinan Sumbar. Apalagi, Indonesia tengah menuju Indonesia Emas 2045.
“Model kepemimpinan ke depan, harus mampu menjawab tantangan Sumbar 5 tahun ke depan, termasuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional,” ucapnya. (vand)
