Berdasarkan data Kemendagri, alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) di pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada tahun 2022 mencapai Rp13,28 triliun. Dari jumlah tersebut, hingga Juli telah terealisasi Rp1,59 triliun. “Hampir lebih kurang ada (sisa) Rp 12 triliun BTT,” ucap Tito dalam Rapat Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Selasa (23/8).
Selain itu, alokasi belanja bantuan sosial (Bansos) di pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada tahun 2022 mencapai Rp11,29 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja bansos telah mencapai Rp 3,87 triliun. “Artinya masih ada lebih kurang Rp7 triliun sampai Rp8 triliun bansos di daerah (belum terealisasi),” kata Tito.
Tito mengatakan, bila terjadi kenaikan harga yang sulit dikendalikan di daerah, pemda bisa segera membuat social safety belt (perlindungan sosial) masyarakat. Yakni dengan memberikan bansos kepada masyarakat yang benar benar membutuhkan dan terdampak inflasi. “Tolong tepat sasaran, jangan dikorupsi,” ujar Tito.
Tito meminta pemda segera merealisasikan anggaran bantuan tidak terduga dan bantuan sosial untuk mencegah dan/atau mengatasi inflasi di daerah. Misalnya dengan pemberian subsidi angkutan transportasi logistik pangan untuk kebutuhan daerahnya.
Pemda mesti berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait melalui forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan kementerian/lembaga terkait untuk terus menjaga agar inflasi terkendali di daerah. “Ini dua mata anggaran belanja ini salah satu yang bisa digunakan instrumen untuk mencegah inflasi atau mengatasi dampak inflasi agar tidak berdampak menjadi krisis sosial di masyarakat,” pungkas Tito.
Menanggapi ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan, pihaknya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan menyiapkan beberapa langkah strategis.
Beberapa di antaranya dengan melakukan penanaman cabe dengan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), mendorong masyarakat memakai pupuk organik, dan melakukan bazar murah. “Terkait pupuk organik, kami akan membuat kebijakan untuk memberikan insentif berupa pemberian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani,” katanya.
Mahyeldi berharap langkah strategis ini dapat memengaruhi keseimbangan inflasi tidak hanya pada tahun ini saja, melainkan juga dapat berefek pada tahun 2023 yang akan datang. “Kami harus melakukan langkah jangka panjang. Di samping itu juga harus menjaga kelancaran distribusi barang-barang di Sumbar,” katanya.
Gubernur juga menambahkan, pihaknya saat ini sudah mulai melakukan perbaikan infrastruktur di tiga ruas jalan Padang-Solok. Ia berharap masyarakat meningkatkan produksi di beberapa komoditi seperti beras, daging ayam, telur, dan komoditi lainnya yang mempengaruhi inflasi di Sumbar. (*/red)
