Oleh: AHMAD SALEH, SH (Pendiri Media ONtime.ID)
Pernyataan Syarif Fasha, anggota Komisi XII DPR RI, yang menyerukan penindakan terhadap pelaku pelansir BBM di SPBU adalah cermin telanjang dari watak kekuasaan yang malas berpikir dan abai terhadap akar persoalan rakyat.
Negara kembali memilih jalan paling mudah memukul yang lemah, alih-alih membenahi sistem dan menunaikan tanggung jawabnya menyediakan pekerjaan.
Pelansir BBM bukan kriminal ideologis, bukan pula mafia migas. Mereka adalah produk langsung dari pengangguran struktural, kemiskinan, dan kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja.
[irp posts=”33671″ ]
Menyebut mereka sekadar pelanggar hukum tanpa menyebut konteks sosialnya adalah kebohongan intelektual yang berbahaya.
Pemerintah dan DPR di dalamnya tampak sibuk menindas rakyat kecil dengan dalih peraturan, tetapi nihil solusi nyata untuk kesejahteraan. Tidak ada skema kerja alternatif, tidak ada pelatihan, tidak ada integrasi sektor informal ke sistem resmi. Yang ada hanya ancaman, razia, dan pidato keras dari balik meja kekuasaan.
Ironinya mencolok dan menyakitkan
Anggota DPR berteriak di ruang ber-AC, dengan gaji dan tunjangan puluhan juta rupiah per bulan, sementara rakyat dipaksa memilih antara melanggar aturan atau membiarkan anaknya lapar. Jangan lupa fasilitas dan kemewahan itu berasal dari suara rakyat, termasuk dari mereka yang kini hendak “ditindak”.
Lebih memuakkan lagi, ketegasan ini tidak pernah sebanding dengan keberanian menghadapi koruptor kelas kakap. Pelansir BBM yang hanya hitungan liter BBM diburu dan dipermalukan, sementara koruptor yang menjarah puluhan hingga ratusan triliun uang negara sering lolos, dipeluk hukum yang lunak, atau bahkan tetap tersenyum di layar televisi.
Di sini publik berhak bertanya dengan lantang, kalau pelansir BBM harus ditindak, lalu di mana nyali negara terhadap perampok uang rakyat berskala triliunan?
[irp posts=”33668″ ]
Ketegasan yang hanya menyasar ke bawah bukanlah penegakan hukum itu adalah penindasan terselubung. Negara semacam ini bukan sedang menegakkan keadilan, tetapi melanggengkan kemunafikan: keras kepada yang lapar, lunak kepada yang rakus.
Jika Komisi XII DPR RI masih memiliki nurani dan kecerdasan kebijakan, maka hentikan omong kosong penindakan sepihak. Benahi distribusi BBM, ciptakan lapangan kerja, hancurkan mafia migas besar, dan sikat koruptor tanpa pandang bulu.
Tanpa itu semua, setiap seruan “penindakan” hanyalah teriakan kosong dari elite yang terputus dari realitas rakyat.
Jangan bunuh rakyat kecil dengan kemunafikan kekuasaan yang bergelimang kemewahan. Negara seharusnya hadir untuk menyelamatkan hidup rakyat—bukan sekadar pandai menghukumnya. (*)
