TANAH DATAR, ONTIME.ID – Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, Arkadius Dt Intan Bano mendukung terwujudnya Sumbar tangguh bencana.
Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar menyelenggarakan pelatihan aparatur dan relawan penanggulangan bencana di Padang, Rabu (10/8).
Arkadius saat membuka agenda pelatihan yang diikuti sekitar 100 aparatur dan relawan bencana tersebut mengatakan, Sumatra Barat familiar dengan bencana.
“Semua bentuk dan potensi bencana alam itu ada di Sumbar, yaitu berupa gempa bumi, tsunami, banjir, longsor dan bencana lainnya. Beberapa tahun lalu banyak pakar menyebutkan daerah kita rentan dengan megathrust. Kita sama-sama berdoa, selagi iman dan ketakwaan manusianya baik, Allah akan hilangkan atau menangguhkan terjadinya bencana itu,” kata Arkadius yang merupakan politisi asal Tanah Datar tersebut.
Ia juga memaparkan, bermacam hal terkait tentang kebencanaan harus mendapat perhatian serius. Mulai dari pola dan manajemen bencana serta langkah-langkah strategis pemerintah sebelum terjadinya bencana, saat bencana, masa tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga kemungkinan kerugian atau korban pada masyarakat terdampak dapat diminimalisir.
“Mari ikuti pelatihan ini dengan maksimal, terus tingkatkan SDM dan kapasitas sebagai relawan bencana, kita berharap bencana itu tidak terjadi, namun bila terjadi, para relawan bisa berperan di tengah masyarakat yang terdampak,” kata Arkadius saat membuka acara pelatihan itu, didampingi
Kepala Bidang Pencegahanan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Barat Fajar Sukma dan Kalaksa BPBD Tanah Datar Yusnen.
Sebelumnya Kalaksa BPBD Sumatera Barat Jumaidi juga mengatakan, paradigma penanggulangan bencana harus diubah, yaitu dari tidak terencana, bersifat menunggu, menjadi terencana dan produktif, dari tanggap darurat, menjadi pengurangan risiko, sentralistik, menjadi otonomi daerah, pemerintah, sentris, menjadi partisipatif.
Dijelaskannya, BPBD dalam melakukan penguatan penanggulangan bencana juga melaksanakannya melalui Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di 19 kabupaten dan kota. Hal ini dilakukan karena secara geologi Sumbar daerah yang sangat tinggi risiko bencana.
“Destana yang terbentuk baru 43, tahun ini 10. Jadi baru 53 Destana yang tersebar di kabupaten dan kota,” kata Jumaidi.
Ia mengatakan, jumlah itu masih jauh dari harapan, karena setiap desa, nagari, atau kelurahan di Sumbar harus memiliki Destana. Namun, sejak digarap 2012 lalu oleh BNPB, hingga kini Destana di Sumbar baru terlaksana di 53 nagari atau 2,18 persen dari jumlah nagari secara keseluruhan.
Khusus tahun 2022 ini, BPBD Sumbar kembali melaksanakan program Destana di lima kabupaten dan kota, yakni dua nagari di Tanah Datar, Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Agam, yang masing-masing dua nagari.
