PADANG, ONTIME.ID- Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meminta gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menaikkan besaran gaji untuk guru guru honorer yang mengajar pada jenjang pendidikan menengah.
Besaran kenaikan yang diminta dan diusulkan Fraksi Gerindra pada anggaran 2023 nanti mencapai 100 persen.
Usulan menaikkan penghasilan guru honorer ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat saat rapat kerja Badan Aggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang Kebijakan Anggaran tahun 2023 di gedung DPRD Sumbar, baru-baru ini.
Hidayat mengutarakan, rata rata guru guru honor yang mengajar di SMA/SMK/SLB, yang merupakan kewenangan Pemrov Sumbar, hanya menerima honor pada kisaran anatara Rp650 ribu sampai Rp1 juta sebulan, jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) pada angka Rp2,5 juta pada 2022 ini.
“Bayangkan saja, bagaimana kita berharap banyak guru-guru honor ini bisa optimal memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik ketika urusan perut dan kebutuhan keluarganya tidak tercukupi dengan seharusnya, karena penghasilannya jauh dibawah UMP,” ujar Hidayat.
Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang berstatus tidak tetap, alias honor ini, kata dia, jumlahnya mencapai 5.697 orang dari total 16.669 orang GTK.
“Bila semua GTK non PNS ini serentak mogok kerja saja, bisa membuat proses belajar mengajar setengah lumpuh, atau akan ada lokal yang tidak memiliki guru, karena jumlah guru kita masih terbatas, sementara penerimaan ASN guru baru boleh disebut tidak seberapa,” ucapnya.
Selama ini, kata dia, penerimaan GTK honorer ini dihargai Pemprov Rp50 ribu per jam, itu pun bukan jam kerja berdiri di depan kelas.
“Di samping sudah lama tidak naik, maka untuk anggaran tahun 2023 kita meminta dengan sangat agar gubernur berkenan menaikkan besarannya menjadi Rp100 ribu per jam, kita sudah hitung hitung secara kasar, kalau Rp100 ribu per jam maka penerimaan guru guru honorer kita bisa minimal mendekati UMP,” ucap Anggota Komisi V ini.
Menurut Hidayat, usulan ini bukan tanpa alasan. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat utama agar bangsa dan negara ini bisa tetap berdiri tegak sejajar dengan negara negara lain di kemudian hari melalui pembangunan SDM yang tangguh dari hasil pendidikan yang serius dan sungguh-sungguh.
