“Karena hal ini gubernur mendesak bupati agar proses permasalahannya selesai Juli ini, supaya bisa diganti menjadi prioritas ketiga untuk Sicincin-Bkittinggi. Sekarang rancangan Pepres sudah masuk ke prioritas ke empat, bukan sampai 2024,” katanya.
Selanjutnya, sebanyak 251 bidang atau sekitar 16,90 persen merupakan fasilitas umum atau fasum/fasos. Syafrizal juga menyampaikan bawa masih ada 622 bidang atau sekitar belum dibebaskan dan menerima uang ganti rugi (UGK).
“Itu masih proses verifikasi satgas sebanyak 135 bidang, proses penilaian sebanyak 77 bidang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Appraisal Perbaikan penilaian 34 bidang oleh PPK dan Appraisal, 85 bidang belum ada berkas,” katanya.
Ia juga merinci sebanyak 149 bidang tanah dengan berkas belum lengkap, 17 bidang sudah validasi belum SPP, 33 bidang proses Surat Perintah Pembayaran (SPP) ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Kemudian sebanyak 47 bidang belum ada BA konsinyasi, 10 bidang SPP konsinyasi untuk DTT, 21 bidang proses penilaian LMAN, 8 bidang lolos LMAN belum UGK, dan 6 bidang aset.
“Penlok 2 ini panjangnya 32,4 kilometer. Meliputi tiga Kecamatan, Kabupaten Padang Pariaman, yakni Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Enam Lingkung. Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang) titik 4,2 kilometer (km) sampai 36,6 km di Provinsi Sumbar,” ucapnya.
Sebanyak 5 kecamatan dan 10 Desa/Nagari yang akan dilalui pembangunan jalan tol titik 4,2 kilometer (KM) sampai 36,6 KM. Di antaranya, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam.
