Oleh : Irvand Suryadilaga
Ramadan bulan yang selalu dijanjikan sebagai ruang perenungan, pengendalian diri, dan pembebasan manusia dari kerakusan dunia. Mimbar-mimbar dipenuhi seruan takwa.
Spanduk-spanduk ucapan selamat berjejer di sudut kota. Pejabat berbondong-bondong menghadiri buka puasa bersama, membagi paket sembako, berfoto dengan latar masjid yang megah. Semua tampak khusyuk. Semua terlihat religius.
Namun, pertanyaan paling mendasar jarang diajukan: apakah Ramadan benar-benar menyentuh jantung kekuasaan, atau sekadar menjadi panggung tahunan untuk memperhalus citra?
[irp posts=”34170″ ]
Ramadan sejatinya bukan hanya ritual lapar dan haus. Ia adalah momen koreksi total—terutama bagi mereka yang memegang amanah publik. Dalam tradisi Islam, kekuasaan bukanlah privilese, melainkan beban moral. Ia akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Tuhan. Tetapi realitas hari ini menunjukkan ironi: semakin sering ayat dikutip, semakin lihai pula sebagian elite menghindari substansi keadilan.
Kita menyaksikan paradoks yang nyaris telanjang. Di satu sisi, pemerintah menyerukan penghematan dan kesederhanaan. Di sisi lain, belanja birokrasi tetap gemuk, perjalanan dinas tetap ramai, proyek-proyek mercusuar terus dipoles demi warisan politik. Ramadan seharusnya menjadi rem atas nafsu kekuasaan, tetapi yang terlihat justru kosmetika kesalehan.
Apakah berpuasa berarti hanya menahan makan dan minum, sementara kerakusan terhadap jabatan, proyek, dan pengaruh tetap dipelihara?
[irp posts=”34167″ ]
Ramadan mengajarkan empati kepada kaum miskin. Tetapi kebijakan publik sering kali justru menjauh dari semangat itu. Harga kebutuhan pokok yang merangkak naik saban tahun seolah menjadi “tradisi Ramadan” yang tak pernah diselesaikan secara sistemik. Operasi pasar digelar, sidak dilakukan, pernyataan keras dilontarkan—namun pola tahunan itu berulang tanpa perubahan mendasar. Rakyat kecil dipaksa kembali beradaptasi, sementara elite tetap nyaman di balik fasilitas negara.
Lebih jauh, Ramadan seharusnya menjadi bulan kejujuran. Tetapi transparansi anggaran, akuntabilitas proyek, dan keterbukaan informasi masih menjadi pekerjaan rumah panjang. Laporan kinerja sering kali disusun rapi di atas kertas, namun tak sepenuhnya terasa di lapangan. Ketimpangan pelayanan publik antara pusat dan daerah, antara kota dan pinggiran, masih nyata. Ketika kritik muncul, ia kerap dianggap gangguan, bukan vitamin demokrasi.
Padahal, inti Ramadan adalah muhasabah evaluasi diri yang jujur dan berani.
[irp posts=”34164″ ]
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap politisasi simbol-simbol agama. Safari Ramadan, santunan, hingga lomba-lomba keagamaan sering kali lebih ramai menjelang tahun-tahun politik. Kamera bekerja lebih aktif daripada nurani. Amal dipublikasikan, sedekah diumumkan, seolah-olah kebaikan baru sah jika disaksikan publik. Pertanyaannya sederhana: apakah yang dicari ridha Tuhan, atau tepuk tangan konstituen?
Tentu tidak adil menggeneralisasi. Masih ada pejabat yang bekerja dalam senyap, yang menjadikan Ramadan sebagai ruang memperkuat integritas. Namun sistem yang permisif terhadap konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan budaya ewuh pakewuh membuat suara-suara jujur sering tenggelam.
Ramadan juga seharusnya menjadi momentum membersihkan birokrasi dari praktik koruptif. Ironisnya, sejarah menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan dan kasus penyalahgunaan wewenang tidak mengenal musim—termasuk di bulan suci. Ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan alarm bahwa etika publik belum sepenuhnya menjadi fondasi tata kelola.
[irp posts=”34161″ ]
Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk kebencian. Ia adalah ekspresi cinta terhadap republik ini. Justru yang berbahaya adalah sikap diam, pembiaran, dan normalisasi terhadap penyimpangan kecil yang lama-lama menjadi budaya besar. Ramadan mengajarkan bahwa dosa kecil yang terus diulang bisa mengeras menjadi karakter.
Maka, jika Ramadan hanya berhenti pada seremoni dan retorika, kita sedang menyia-nyiakan peluang perubahan. Puasa seharusnya melatih disiplin moral: berani berkata benar, menolak gratifikasi, menghindari pemborosan, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.
Bayangkan jika semangat menahan diri benar-benar diterapkan dalam penyusunan anggaran. Bayangkan jika rasa lapar yang dirasakan pejabat selama sebulan benar-benar mengubah cara pandang mereka terhadap warga yang lapar sepanjang tahun. Bayangkan jika zakat dan sedekah tidak hanya bersifat karitatif, tetapi diiringi kebijakan struktural yang memutus rantai kemiskinan.
[irp posts=”34157″ ]
Di titik inilah Ramadan seharusnya mengguncang kekuasaan—bukan meninabobokannya.
Rakyat tidak membutuhkan pidato religius yang indah, tetapi kebijakan yang adil. Mereka tidak menuntut kesempurnaan, tetapi konsistensi. Mereka tidak alergi terhadap kekuasaan, tetapi muak pada kemunafikan. Jika pemerintah sungguh ingin menjadikan Ramadan sebagai inspirasi, maka ukurannya sederhana: apakah setelah Ramadan usai, ada perubahan nyata dalam tata kelola, transparansi, dan keberpihakan?
Ramadan akan berlalu. Spanduk akan diturunkan. Lampu-lampu hias akan dipadamkan. Pertanyaannya, apakah nurani juga kembali diredupkan?
Sejarah mencatat bahwa bangsa ini besar bukan karena banyaknya seremoni, tetapi karena keberanian memperbaiki diri. Ramadan memberi kesempatan itu setiap tahun. Ia datang sebagai cermin. Tinggal kita—terutama mereka yang berkuasa—berani atau tidak menatap pantulan wajah sendiri.
[irp posts=”34149″ ]
Jika tidak, maka Ramadan hanya akan menjadi rutinitas spiritual tanpa revolusi moral. Dan itu adalah ironi terbesar: bulan suci yang khusyuk di permukaan, tetapi tumpul terhadap ketidakadilan di sekelilingnya. (*)
