Oleh : NURFANDRI (Wartawan Utama BNSP)
SERATUS hari pertama menjabat biasanya menjadi tolok ukur awal bagi pemimpin dalam menunjukkan arah dan kecepatan kerjanya. Dalam konteks Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, masyarakat tentu menaruh harapan besar pada Gubernur Mahyeldi Ansharullah untuk menghadirkan perubahan yang lebih nyata, merata, dan menyentuh kebutuhan rakyat.
Namun, harapan itu tampaknya belum menemukan pijakan konkret. Hingga seratus hari pertama masa kerjanya, Mahyeldi justru terjebak dalam rutinitas seremonial dan agenda gunting pita yang tidak memberi dampak berarti bagi masyarakat luas.
Alih-alih menciptakan gebrakan kebijakan atau program strategis yang menyentuh akar masalah daerah seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang terjadi justru parade seremoni belaka. Gubernur Mahyeldi terlihat sibuk dengan peresmian ini dan itu, namun nihil langkah konkret dalam menyelesaikan problematika riil masyarakat.
Seremonial Bukanlah Kerja Nyata
Seratus hari kerja bukan waktu yang lama, namun cukup untuk menunjukkan arah kepemimpinan. Apakah pemimpin itu bekerja dengan visi yang kuat atau sekadar menjadi “pejabat publik” yang gemar tampil di muka umum tanpa substansi.
Mahyeldi, sayangnya, lebih banyak tampil sebagai simbol administratif daripada eksekutor kebijakan. Setiap agenda yang diekspos lebih banyak mengangkat kegiatan seremoni ketimbang laporan kemajuan program-program esensial.
Tidak ada inisiatif kebijakan yang signifikan dalam bidang pertanian yang merupakan urat nadi ekonomi Sumatera Barat. Tidak terlihat langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan lokal, memotong rantai distribusi yang menyulitkan petani, atau mendorong hilirisasi produk pertanian.
Begitu pula dalam sektor pendidikan, yang masih dililit persoalan ketimpangan akses dan kualitas. Program revolusioner di bidang ini tidak tampak. Jika pun ada, sebatas pengumuman visi tanpa langkah operasional.
Seratus hari pertama Mahyeldi seharusnya menjadi masa untuk menggelontorkan program pemulihan ekonomi mikro, bantuan usaha kecil, dan pelatihan kerja bagi angkatan muda. Nyatanya, yang terekspos ke publik hanyalah foto-foto kunjungan, rapat koordinasi yang tidak menghasilkan kebijakan berdampak.
Hilangnya Narasi Kepemimpinan Visioner
Gubernur Mahyeldi adalah tokoh yang punya latar belakang kuat dalam dunia dakwah dan pemerintahan kota, namun di tingkat provinsi, dibutuhkan kepemimpinan visioner dengan kapasitas manajerial tinggi. Kepemimpinan yang mampu membangun ekosistem pembangunan, bukan sekadar menjadi simbol kekuasaan.
Namun dalam seratus hari ini, arah kebijakan Pemprov Sumbar masih kabur. Visi yang dibawa Mahyeldi tidak terartikulasikan secara jelas ke dalam program-program yang bisa dirasakan masyarakat. Tidak ada narasi pembangunan yang tegas dan terukur. Apakah Sumbar akan didorong menjadi provinsi berbasis ekonomi kreatif? Apakah akan menjadi lumbung pangan nasional? Apakah akan menjadi pusat pendidikan Islam modern? Semua itu tidak tergambarkan. Yang tampak hanyalah manuver-manuver jangka pendek yang lebih mirip agenda pencitraan.
Seorang gubernur bukan hanya administrator, tapi juga pemimpin ide. Mahyeldi gagal membangun ekosistem dialog dengan masyarakat akar rumput. Tidak ada upaya menghidupkan kembali musrenbang desa atau forum warga yang bisa menjadi kanal aspirasi. Mahyeldi justru lebih sering berada di ruang aman birokrasi, sibuk dengan protokoler, dan cenderung jauh dari denyut nadi masyarakat.
Krisis Kepercayaan di Akar Rumput
Efek langsung dari ketidakterhubungan Mahyeldi dengan rakyat adalah timbulnya jarak sosial dan politik antara masyarakat dan pemerintah provinsi. Di pasar-pasar rakyat, suara sumbang mulai terdengar: “Apolah nan dikerajo Gubernur kini?” Ini bukan sekadar keluhan spontan, tapi indikasi dari menurunnya legitimasi sosial yang dibangun dari kinerja nyata.
Kritik yang muncul bukan datang dari oposisi semata, melainkan dari warga biasa yang merasa tertinggal. Tidak ada program padat karya, tidak ada subsidi pertanian, tidak ada terobosan di bidang kesehatan masyarakat, dan tidak ada dukungan signifikan bagi pelaku UMKM lokal. Ketika realitas ini bertemu dengan parade seremoni di media sosial resmi gubernur, ketimpangan persepsi pun muncul: masyarakat lapar kebijakan, pemimpin kenyang panggung.
Jika kondisi ini dibiarkan, maka Gubernur Mahyeldi akan kehilangan momentum politik dan kepercayaan sosial yang seharusnya ia bangun sejak awal masa jabatannya. Kredibilitas adalah modal utama pemimpin di era keterbukaan informasi seperti sekarang. Tanpa kerja nyata, popularitas hanya akan menjadi kenangan.
Perlu Refleksi dan Koreksi Serius
Masih ada waktu bagi Gubernur Mahyeldi untuk membalikkan keadaan. Namun, itu hanya bisa dilakukan jika ada kesediaan untuk melakukan refleksi mendalam dan koreksi serius terhadap pola kerja yang selama ini berjalan. Seratus hari pertama adalah catatan merah, tapi sisa masa jabatan masih cukup untuk memperbaiki jejak.
Langkah awalnya haruslah meninggalkan pola seremoni dan mulai membumikan kebijakan. Turun ke lapangan bukan untuk difoto, tetapi untuk mendengar, melihat, dan merasakan. Kedua, bentuklah tim percepatan pembangunan yang berisi orang-orang dengan visi kuat dan keberanian mengeksekusi program-program prioritas. Ketiga, buka ruang dialog publik secara berkala agar masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan.
Pemimpin yang baik bukan yang paling sering tampil di layar kaca, tapi yang paling banyak mengubah wajah kampung dan nasib rakyatnya. Semoga Mahyeldi berani keluar dari bayang-bayang seremoni dan mulai menulis sejarah kepemimpinan yang benar-benar menyentuh Sumatera Barat dari akar hingga pucuknya. (*)
