Oleh: AHMAD SALEH, SH
Sumatera Barat sedang menghadapi bencana terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Banjir bandang dan longsor yang disebabkan hujan ekstrem telah melumpuhkan banyak wilayah, jalan provinsi hancur, jembatan runtuh, akses terputus, ribuan warga terjebak, serta korban jiwa.
Namun di tengah kehancuran sebesar ini, pemerintah pusat tetap saja ragu menetapkan status Bencana Nasional. Pertanyaannya sederhana dan brutal, Sampai kapan pemerintah pusat berpura-pura bahwa daerah mampu menangani semua ini sendirian?
Tidak ada alasan rasional untuk mempertahankan status “bencana daerah”. Justru yang muncul adalah kesan bahwa pemerintah pusat lebih sibuk menghitung prosedur ketimbang menyelamatkan warga. Dalam situasi seperti ini, sikap lamban bukan sekadar kekurangan — tetapi kelalaian negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.
Warga di Sumbar menghadapi keadaan darurat nyata. Sementara itu pemerintah pusat masih tampak berhitung dan menimbang-nimbang, seolah tragedi ini tidak cukup besar untuk memanggil kehadiran negara secara penuh.
Penolakan menetapkan status bencana nasional justru menimbulkan kecurigaan:
Apakah negara sedang menghindari komitmen anggaran besar?
Apakah pemerintah pusat khawatir langkah ini memiliki konsekuensi politik?
Atau memang ada ketidakpekaan terhadap penderitaan warga di luar pusat kekuasaan?
Apa pun jawabannya, rakyat tidak peduli. Yang mereka butuhkan adalah negara yang hadir, bukan negara yang bersembunyi di balik birokrasi.
Saat daerah sudah jelas tidak mampu menangani skala bencana, mempertahankan status “darurat daerah” adalah bentuk pembiaran. Dan pembiaran dalam bencana adalah ketidakadilan.
Semua itu secara hukum dan prosedural menjadi lebih mudah jika status bencana nasional ditetapkan. Menundanya justru menyulitkan semua pihak, terutama warga yang terdampak langsung.
Sumbar Tidak Butuh Simpati
Pemerintah pusat boleh mengirim bantuan, boleh mengeluarkan pernyataan prihatin, boleh memanggil rapat koordinasi. Semua itu baik, tetapi tidak cukup.
Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan politik yang berani.
Keputusan yang menunjukkan bahwa keselamatan rakyat lebih penting daripada hitungan birokrasi.
Jika Sumatera Barat yang setengah lumpuh, infrastruktur porak-poranda, dan korban berjatuhan saja belum dianggap cukup untuk menetapkan bencana nasional, maka apa sesungguhnya definisi “bencana nasional” bagi pemerintah?
Tragedi ini adalah ujian kemanusiaan, dan hingga saat ini, jawaban pemerintah pusat masih jauh dari memuaskan. (*)
